Kementerian LHK Ajak Masyarakat Peduli Kelestarian Lahan Basah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada kelestarian lahan basah, khususnya hutan mangrove.
Tag
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada kelestarian lahan basah, khususnya hutan mangrove.
Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka keterlibatan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi lapangan Program Kampung Iklim (Proklim) di Palangka Raya. KLHK memilih Jalan Yogyakarta, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya.
Pencabutan hak guna usaha (HGU) bukan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), karena itu dalam konteks sektor perkebunan, beredarnya SK Menteri LHK No 1 Tahun 2022 bukanlah SK pencabutan HGU, tetapi SK pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang tidak dikelola.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa ekosistem mangrove sangat penting bagi ekologi, sosial, dan ekonomi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? (LHK) menyampaikan upaya Indonesia untuk mencapai penyerapan bersih (net sink) emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FoLU) pada 2030 tidak sama dengan nol deforestasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada siklus puncak musim kemarau yang berlangsung pada bulan Juli-Oktober 2021.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan menambah desa Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan Indonesia berhasil mengurangi timbunan sampah ke laut sebesar 15,30 persen pada 2020.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan tren kapasitas pengelolaan sampah Indonesia meningkat setiap tahunnya untuk dapat mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada 2025.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP) penting bagi pejuang lingkungan hidup mengingat kompleksitas kejahatan dan persoalan di sektor tersebut.
Pelanggar peraturan di bidang kehutanan menghadapi sanksi administratif mulai dari pemblokiran rekening hingga penahanan menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani.
Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sustyo Iriyono mengungkapkan terdapat beberapa modus pencurian sumber daya genetik atau biopiracy termasuk pengambilan sampel tanpa izin.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan luas Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) untuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut untuk tahun 2021 periode I adalah sebesar 66.182.094 hektare (ha).
Paradigma pengelolaan sampah dengan penyelesaian di tempat pemrosesan akhir (TPA) atau?end of pipe?harus diganti menjadi usaha mengurangi dan mendaur ulang menuju ekonomi sirkular, kata Sekretaris Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sayid Muhadhar.
Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M Slamet Supriyadi?menjadi korban jambret saat sedang bersepeda.
Penetapan ikon yang dilakukan setiap 5 November tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran dan membentuk kecintaan masyarakat terhadap puspa dan satwa Indonesia.
Populasi komodo saat ini terkonsentrasi di dua pulau, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Sedangkan sebagian kecil menyebar di pulau sekitarnya. Sebanyak tujuh ekor berada di Pulau Padar, 69 ekor di Gili Motang, dan 91 ekor di Nusa Kode.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengelontorkan bantuan senilai RP 14 miliar untuk petani perhutanan di Kabupaten Pulang Pisau.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatatkan sejarah hattrick atau tiga kali berturut-turut berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tertinggi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), diraih KLHK atas laporan Keuangan KLHK tahun 2019.