Tag
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) segera menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan tidak bertentangan dengan UU lainnya.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi?Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati mengatakan?pemberdayaan perempuan salah satu faktor penting untuk memajukan Indonesia pada masa depan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan masukan kebijakan dalam RPP Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dimana setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan produk tembakau serta rokok elektronik wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut kasus kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan penculikan dan kekerasan terhadap perempuan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen?PPPA) mendorong para orang tua agar mengimplementasikan pengasuhan positif guna mencegah perkawinan anak di Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengingatkan tugas pemerintah provinsi dalam Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menargetkan untuk melaksanakan proses standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak (LPLRA) pada 71 lembaga pada tahun ini sebagai komitmen perlindungan kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) ditunjuk oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), sebagai percontohan desa ramah perempuan dan peduli perempuan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan meluncurkan e-Learning Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) agar dapat mendukung peningkatan kapasitas pengelola RBRA di daerah.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi dan mendukung terbitnya regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya menyinergikan data anak yang kehilangan orang tua akibat terdampak COVID-19.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung upaya forum-forum remaja dalam mengidentifikasi masalah remaja dan anak-anak.
Nurhidayah berharap?penghargaan ini akan benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi SDM perempuan yang memang benar memiliki potensi di berbagai bidang pembangunan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya bersama Kementerian Agama berupaya mencegah perkawinan anak lewat bimbingan perkawinan.
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvi Hendrani mengatakan pentingnya peran orang tua atau pengasuh dalam pemenuhan kebutuhan dan akses bagi anak penyandang disabilitas.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama membentuk rencana aksi perlindungan anak dan perempuan pada sektor penyiaran.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfokuskan kebijakan untuk melindungi anak-anak selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan menjadi perhatian level pertama.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan bahwa masih banyak kasus perempuan mengalami "victim blaming" atau perempuan yang berada di posisi yang disalahkan.
Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia (HIMPSI), Wiwin Hendriani mengatakan persoalan kental manis masih menyisakan pekerjaan yang panjang bagi pemerintah
