Tag
Theopilus, adik ipar tersangka kasus pertanahan Jamaludin, mantan Kepala BPN Kotawaringin Timur (Kotim) yang hingga kini dicari pihak Kejaksaan Negeri Kotim untuk jadi saksi dalam kasus kakak iparnya secara resmi kini dilaporkan ke polisi.
Komite antikorupsi diselenggarakan sebagai bentuk gerakan pembangunan dan kemajuan integritas di sektor swasta yang mengacu pada profesional integritas.
Komite advokasi antikorupsi tidak hanya dibentuk tingkat daerah, tetapi juga tingkat nasional. Sebagai permulaan, tahun 2017 ada lima sektor yang digarap tingkat nasional, yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan dan kehutanan.
Gubernur berharap, pembentukan komite advokasi antikorupsi bisa membantu pemerintah memajukan Kalteng.
Dengan ditolaknya praperadilan Jamaludin semakin menguak apa yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Kotim sudah sesuai. Terutama dalam membongkar praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat oleh oknum pejabat di BPN dan kroni-kroninya.
Program Pilkada Berintegritas dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya perilaku anti korupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah.
Nasib Jamaludin tidak hanya ditentukan melalui dua perkara pertanahan yang kini menyeretnya bahkan kasus tindak pidana pencucian uang (TTPU) dipastikan masih terus berjalan.
Langkah kejaksaan selanjutnya, merampungkan perkara tersangka. Selain kasus IP4T, juga kasus tanah Dinas Pendidikan.
Hakim Niko Hendra Siragih akhirnya menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Jamaludin melalui kuasa hukumnya Antonius Kristiano kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
"Kalau (dinyatakan) tipikor, minimal (ada) dua alat bukti dan hasil audit dari BPK RI. Kami tegaskan tidak ada kerugian negara. Unsur disebut korupsi belum terpenuhi," jelas dia.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) dalam sidang agenda kesimpulan atas gugatan praperadilan yang diajukan Jamaludin, tersangka kasus IP4T, menegaskan bahwa penetapan, penahanan, hingga alat bukti yang disita sesuai prosedur.
Antonius Kristiano dam rekan bersikukuh menyatakan kliennnya, Jamaludin, mantan Kepala BPN Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Inj tertuang dalam kesimpulan praperadilan, Senin (30/4/2018).
Praperadilan yang diajukan Jamaludin kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sudah pada babak akhir. Senin (30/4/2018) depan masing-masing pihak diminta membuat kesimpulannya atas apa yang sudah dilakukan melalui praperadilan itu, sebelum hakim mengeluarkan putusan.
Sampai kini Lilis dan Selwinoto belum bersedia mengembalikan kerugian negara. Tentu hal itu akan jadi pertimbangan jaksa dalam mengajukan tuntutan.
Enam saksi yang dihadirkan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dalam gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus pertanahan Jamaludin menjelaskan soal panggilan, pemeriksaan, penggeledahan hingga penyitaan.
Enam saksi itu yakni Anang Akwan dari pegawai Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Karlo masyarakat, Andrian K honor BPN Kotim, Masnoto pegawai BPN Kotim, Feri Sukmana pegawai BPN Kotim, Maulit S pensiunan BPN Kotim.
Ahli itu mengatakan, pada prinsipnya dalam permohonan apa saja yang dituangkan sah-sah saja. Semua dikembalikan lagi kepada hakim untuk menilainya.
Ahli yang dihadirkan Antonius Kristiano dan rekan kuasa hukum Jamaludin dalam sidang praperadilan lebih banyak dicerca pertanyaan oleh kuasa dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur selaku termohon dihadapan majelis hakim.
Agenda sidang Kamis, selain pemeriksaan bukti dari pemohon hakim tunggal yang memimpin sidang Niko Hendra Saragih juga akan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) dalam dupliknya menegaskan masalah kerugian negara yang dipermasalahan Jamaludin melalui kuasa hukumnya Antonius Kristiano dan rekan di luar materi praperadilan.
