Tag
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Petugas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun terus menggencarkan razia dan tes urine terhadap narapidana (napi) guna menjaga keamanan dan…
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan di wilayah tersebut berjalan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, melakukan penggeledahan insidentil di kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagai bagian dari upaya deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).
Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan Aisyiah Pangkalan Bun, Senin, 14 April 2025.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pangkalan Bun dalam memberikan pelayanan. Khususunya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Seluruh masyarakat Indonesia hari ini telah melaksanakan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPR D Provinsi, DPRD kabupaten/kota?dan DPD.?
Sebanyak 725 warga binaan beserta petugas Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di TPS khusus, Rabu, 14 Februari 2024.
Lapas Kelas II B Pangkalan Bun terus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keterlibatan warga binaan dalam proses demokrasi melalui Pemilu 2024.
Sebanyak 427 orang narapidana di Lapas Kelas II B Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mendapat remisi atau pengurangan hukuman di hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023.
Bentuk sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi warga binaan lapas yang belum memiliki NIK, telah diserahkan e-KTP pada 23 orang napi atau yang biasa di sebut dengan warga binaan Lapas tersebut.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun, berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkoba ke dalam Lapas. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 25 Mei 2023.
Seorang napi teroris yang menjalani hukuman selama 6 tahun 8 bulan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bakal selesai menjalani masa hukumannya pada Juli 2023.
Terungkapnya sindikat pengedar narkoba jenis sabu oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kotawaringin Barat (Kobar) menguak suatu fakta ternyata sindikat tersebut diotaki oleh salah satu napi yang ditahan di Lapas Pangkalan Bun yaitu tersangka Niko Satrio.
Razia kali ini dilaksanakan di blok hunian yaitu Blok Anggrek. Petugas Lapas Pangkalan Bun juga langsung terbagi menjadi dua tim untuk melakukan penggeledahan di blok yang dituju.
Blok hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II B Pangkalan Bun dirazia pada Jumat, 17 Maret 2023. Razia tersebut melibatkan tim gabungan terdiri atas petugas Lapas,?Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI dan Polri. Razia ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59.
Lembaga pemasyarakatan kelas (Lapas) IIB Pangkalan Bun bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kobar, melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Meski di tengah dalam menjalani masa hukuman, tidak menyurutkan semangat warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Pangkalan Bun, untuk menyalurkan kreativitasnya dan mengasah kemampuannya.
Guna memastikan atau memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi para napi yang dibina oleh Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) jalin kerjasama dengan institusi tersebut.
Kepala Lapas Kelas II B Pangkalan Bun Doni Handriansyah mengatakan, aplikasi ini tinggal dilaunching
Meski harus menjalani hukuman sesuai vonis pengadilan akibat kesalahan yang dilakukan, bukan berarti narapidana tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara.
