Tag
Moda transportasi umum yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah selama 12 hari, yaitu sejak 6-17 Mei 2021, akan dihentikan oleh pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat, terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan ada sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI?Jakarta yang tetap nekat mudik selama libur Idul Fitri 1442 Hijriyah.
Dalam aturan meski pelarangan mudik diberlakukan, pendisitribusian barang selama periode pelarangan ini sama sekali tidak dilarang
Walau?pelarangan hanya untuk orang dan tidak untuk barang, distribusi tidak akan bisa normal seperti biasanya
Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi
Saat ini pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dilarang melakukan mudik di seluruh Indonesia sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19
ASDP mengimbau pengguna jasa penyeberangan agar menunda perjalanan dengan kapal ferry pada periode waktu tersebut, kecuali mereka benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu
Pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan mudik lebaran bagi masyarakat di seluruh Indonesia dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.?
Pemerintah dengan bantuan Polri akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi untuk mencegah masyarakat melakukan mudik saat Lebaran
Bagi daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa dan di Jawa Timur, Menhub mengimbau tidak melakukan mudik
Namun?cuti ini dikecualikan bagi PNS yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 memerlukan sebuah regulasi yang menyeluruh agar upaya mengendalikan pergerakan masyarakat dapat berjalan efektif.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi 26 Maret 2021 lalu melarang mudik lebaran terhitung dari 6 sampai 17 Mei 2021
Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono meminta Pemerintah untuk meninjau ulang wacana pemberian sanksi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan Mudik Lebaran.
Bupati Barito Utara, Nadalsyah menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan covid-19. Salah satunya larangan mudik lebaran.
Pemerintah pada awal pekan ini mengumumkan bahwa mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan dilarang, dan cuti bersama pun dipangkas demi mengurangi angka penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana mengadakan rapat bersama beberapa pihak terkait untuk persiapan menghadapi potensi mudik Lebaran?2021.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Yulindra Dedy menjelaskan, untuk penerapan di lapangan masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha setuju dengan aturan pemerintah yang melarang masyarakat mudik pada Lebaran, tepatnya 6-17 Mei 2021.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh baik bagi masyarakat, khususnya dalam mematuhi larangan mudik Lebaran 2021.
