Tag
Pemerintah memperketat pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan mengeluarkan adendum Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19. Salah satunya, bagi yang ingin melakukan perjalanan baik laut, darat, dan udara harus menyertakan tes negatif covid-19 yang masa berlakunya hanya 1x24 jam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim mengecam kebijakan pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik pada Lebaran 2021.
Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng)? Fahrizal Fitri mengancam menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak patuh terhadap larangan mudik dari pemerintah.
Melalui media sosial Dishub menyampaikan belum secara resmi menegaskan larangan mudik antar kabupaten dan kota di wilayah Kalteng
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021 karena negara ingin melindungi seluruh warganya dari potensi terpapar COVID-19.
Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Barat (Kobar), Ahmadi Riansyah mengatakan masih belum menerima surat edaran resmi adanya pelarangan mudik antar kabupaten/kota di Kalteng.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran untuk memperketat mobilitas para Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dalam rangka menyikapi larangan mudik Idul Fitri 1442 hijriah/2021 masehi.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran meminta masyarakat agar tidak melakukan perjalanan keluar daerah termasuk mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri meminta aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Kalteng mematuhi ketentuan larangan mudik Lebaran 2021.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah memastikan akan mengawasi pergerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang libur lebaran.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan larangan mudik Idul Fitri 1442 H berlaku untuk semua wilayah, termasuk antar?kabupaten atau kota walau di dalam provinsi Kalteng.
Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19.
Mudik lebih awal guna menghindari larangan mudik dari pemerintah. Apalagi dia sudah dua tahun tidak ketemu keluarga di kampung halaman
Pakar epidemiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada dr Riris Andono Ahmad mendukung pemerintah untuk menegakkan aturan larangan mudik Lebaran 2021 guna mencegah penularan COVID-19.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk operator transportasi baik darat, laut dan udara belum tentu efektif, sehingga tidak perlu diadakan.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yulindra Dedy menyampaikanada beberapa pengecualian terkait larangan mudik 6 Mei sampai 17 Mei 2021.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yulindra Dedy menyampaikan pemerintah telah melarang mudik ini berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono memastikan pada saat larangan mudik Lebaran 2021 berlaku yaitu tanggal 6-17 Mei 2021, pihaknya hanya akan memutarbalikkan kendaraan ke daerah asalnya.
Walau?dalam rentang tanggal tersebut tidak ada layanan angkutan penerbangan bagi masyarakat umum, namun penerbangan khusus dan angkutan cargo masih tetap berjalan seperti biasa
