Uang Kelulusan Ujian Golongan Diminta DA Diduga Capai Ratusan Ribu Rupiah
Puluhan hingga ratusan pegawai diduga telah menyerahkan uang kepada tersangka DA agar diluluskan dalam ujian kenaikan golongan I dan II.
Tag
#Operasi Tangkap Tangan
Kajari Palangka Raya Imbau Korban Pemerasan Uang Ujian Golongan Segera Melapor
BORNEONEWS, Palangka Raya- Kejaksaan Negeri Palangka Raya meminta pegawai golongan II dan III yang mengikuti ujian kenaikan golongan dan telah memberikan sejumlah uang untuk kelulusan agar segera…
Delapan Pegawai Gunung Mas Pemberi Uang Masih Berstatus Saksi
Sebanyak delapan orang pegawai Kabupaten Gunung Mas yang diduga memberikan uang kepada DA dalam keikutsertaan mereka pada ujian kenaikan golongan tingkat I dan II masih berstatus saksi.
Kejaksaan Baru Tetapkan 1 Tersangka Terkait Operasi Tangkap Tangan
Sejauh ini Kejaksaan Negeri Palangka Raya baru menetapkan 1 tersangka atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (30/11/2018).
Tersangka OTT Batal Dibawa ke Rutan Karena Kejang-kejang
DA, staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) batal dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) karena mengalami kejang-kejang.
Kejaksaan Tetapkan Status Stat BKD Terjaring OTT Sebagai Tersangka
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menetapkan DA, salah seorang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tersangka.
Kejaksaan Datangkan Tim Dokter Memeriksa Kesehatan DA
Kejaksaan Negeri Palangka Raya mendatangkan tim dokter ke Kantor Kejaksaan untuk melakukan cek fisik terhadap DA, Sabtu (1/12/2018).
Kejaksaan Masih Dalami Adanya Dugaan Keterlibatan Kepala BKD Kalteng
Kejaksaan Negeri Palangka Raya masih mendalami sampai sejauh mana peran DA dalam tindakannya meminta sejumlah uang kepada pegawai yang mengikuti ujian kenaikan golongan.
Diduga 8 Pegawai Gunung Mas Ikut Terseret Kasus OTT Pegawai BKD Kalteng
DA merupakan staf BKD Provinsi Kalimantan Tengah yang mengurus ujian tingkat I dan tingkat II. Dalam ujian tersebut, sebanyak 8 pegawai dari Gunung Mas diduga menyerahkan sejumlah uang kepada DA.
Status DA Terjaring OTT Dugaan Suap Ditetapkan Besok
Saat ini, oknum staf pelayanan data dan informasi BKD Kalteng ini masih dalam pemeriksaan.
Uang OTT Diduga untuk Kelancaran Kenaikan Pangkat
Saat ini, Kejaksaan Negeri Palangka Raya sedang melakukan pemeriksaan terhadap 4 - 5 orang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai kasus OTT ini.
Kejari Amankan Uang dan Sejumlah Barang Bukti Kasus OTT BKD Kalteng
Kasi Intel Kajari Kalteng Mahdi Suryanto menyebut, OTT ini diduga berhubungan dengan kasus suap untuk melancarkan ujian dinas.
Kejari OTT Staf BKD Kalteng
Dalam operasi tersebut, tim Kejaksaan Negeri Palangka Raya berhasil menangkap 1 staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berinisial DA.
Hakim Tolak Praperadilan Kasus OTT Plt Camat Kapuas Murung
Penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik itu sah
Polres Kerahkan 60 Personel Amankan Sidang Putusan Praperadilan Plt Camat Kapuas Murung
Polres Kapuas mengerahkan 60 personel untuk mengamankan putusan praperadilan terkait kasus Operasi Tangkap Tangan Plt Camat Kapuas Murung, di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Senin (26/11/2018).
Sidang Praperadilan OTT Plt Camat Kapuas Murung Dilanjutkan Senin Depan
Agenda sidang Senin depan adalah mendengarkan jawaban termohon yakni Kejaksaan Negeri Kapuas
Kuasa Hukum: Ada yang Janggal Kasus OTT Plt Camat Kapuas Murung
Praperadilan ini dilakukan untuk menguji kebenaran terhadap status tersangka yang diberikan oleh jaksa dalam kasus OTT
Terkena OTT, Plt Camat Kapuas Murung Praperadilankan Jaksa
Kasus penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Plt Camat Kapuas Murung Dewi Priyatni dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas bersama Cabjari Palingkau beberapa waktu lalu berbuntut praperadilan.
Video Penggeledahan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kalteng Oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kalteng untuk melakukan penggeledahan. Ini terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan empat anggota legsilatif dan tiga karyawan perusahaan swasta.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Juga Enggan Beri Komentar Soal Penggeledahan
ASN yang berada di tempat penggeledahan KPK menolak berkomentar.