Saksikan Penggeledahan KPK, Sekretaris DPRD Kalteng Enggan Beri Penjelasan
KPK menggeledah kantor DPRD Provinsi Kalteng selama kurang lebih empat jam, Senin (29/10/2018).
Tag
KPK menggeledah kantor DPRD Provinsi Kalteng selama kurang lebih empat jam, Senin (29/10/2018).
Memasuki waktu magrib, 10 petugas KPK menggeledah kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Belum diketahui secara pasti apa saja yang disita KPK dari penggeledahan di dua instansi tersebut.
Saat ini tengah heboh kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 4 anggota DPRD Kalteng dan pengusaha perkebunan terkait pencemaran di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.
Polisi yang dilibatkan yakni dari anggota Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng/
Penggeledahan ini turut dibantu pihak kepolisian untuk mengamankan penggeledahan. Puluhan polisi berada di dalam dan luar kantor penanaman modal.
Ada 10 orang anggota KPK yang menggeledah kantor Dinas Kehutanan Kalteng.
Jangan sampai masalah itu hilang begitu saja tanpa tindaklanjut yang jelas. Meski beberapa waktu lalu hasil uji laboraturium dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotim menyatakan tidak ada pencemaran akibat limbah perusahaan.
Dalam rapat nanti akan ditentukan sikap lembaga DPRD terkait status tersangka empat anggota dewan yang ditangkap KPK karena kasus suap
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Ergan Tunjung mengaku dirinya tidak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait terjaringnya sejumlah…
Setelah serentetan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah, tiba-tiba muncul kabar OTT melibatkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait dengan perkebunan sawit.
Saat OTT KPK, Ergan Tunjung sudah selesai mengikuti kunjungan kerja
Rencananya KPK akan melakukan penggeledahan ruang anggota Komisi B DPRD Kalteng
Saat ini penegakan hukum masih berjalan. Pemerintah menyerahkan seluruhnya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kasus tersebut selesai.
Kabar terjaringnya anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencuat hingga di kalangan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak mengaku prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota komisi B oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini kronologi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 4 anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dan 3 pengusaha swasta sebagai pemberi suap.
Paska kasus OTT KPK, sampai saat ini kantor DPRD Kalteng masih sepi aktivitas
Penyidik KPK terus mendalami kasus OTT DPRD Kalteng
Kabarnya ada enam pengusaha dan 8 anggota DPRD Kalteng yang ditangkap KPK di Jakarta