OTT KPK Terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari beberapa pihak yang ditangkap tersebut
Tag
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari beberapa pihak yang ditangkap tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi dukungan masyarakat Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur.
Adi menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan penangkapan Bupati Nganjuk merupakan wujud sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri untuk pertama kalinya dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Luqman mengklarifikasi informasi yang menyebut Novi sebagai kader PKB. "Saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," kata Luqman kepada wartawan, Senin, 10 Mei 2021.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dipimpin oleh salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diduga terkait dengan lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (9/5).
KPPU pun memberikan perhatian khusus mengenai hal ini, apalagi sampai dengan saat ini, dugaan persekongkolan tender masih mendominasi laporan masyarakat yang ditangani oleh otoritas pengawas persaingan usaha
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri?mengatakan pihaknya akan mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka setelah memeriksa para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam, tercatat memiliki total kekayaan Rp51.356.362.656.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam dibawa ke Gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengonfirmasikan penangkapan terhadap pejabat Kementerian Sosial eselon III oleh KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan operasi tangkap tangan terhadap?Rektor UNJ?(Universitas Negeri Jakarta)?Komarudin pada Rabu, 20 Mei 2020. Penangkapan ini diduga terkait upaya pemberian Tunjangan Hari Raya dari Komarudin kepada pejabat di Kemendikbud.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat politikus PDI Perjuangan Harun Masiku pergi ke luar negeri pada 6 Januari.
Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah yang ditangkap KPK tadi malam, Selasa, 7 Januari 2020 di pendopo kabupaten ternyata mempunyai kaitan dengan lumpur Lapindo.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saiful sebelumnya tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK pada Selasa, 7 Januari 2020 di Sidoarjo.
Masih belum diketahui apa saja isi koper atau barang yang disita oleh lembaga anti rasuah ini. Hingga penggeledahan berlangsung, awak media dilarang masuk atau mencari informasi oleh kepolisian.