Reformasi Pajak Perlu Lebih Diprioritaskan Daripada Amnesti Pajak
Kebijakan reformasi pajak dinilai perlu lebih diprioritaskan daripada amnesti pajak (tax amnesty) jilid II, kata Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.
Tag
Kebijakan reformasi pajak dinilai perlu lebih diprioritaskan daripada amnesti pajak (tax amnesty) jilid II, kata Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.
Pemkab?Pulang Pisau ?bakal melakukan evaluasi terkait regulasi yang mungkin menghambat maksimalnya dalam penarikan pajak daerah.
Ihwal banyaknya kritik terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana tersebut masih pada taraf diskursus. Ia memastikan pemerintah masih akan mendengarkan masukan dari banyak pihak sebelum memutuskan kebijakan.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban mengajak masyarakat untuk melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Pemkab?Murung Raya melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahap III antara Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Se- Indonesia tahun 2021.
Hadir pada rapat ini?Asisten I, Kepala Dinas PUPR beserta Kabid, dan Kepala BPPD. Kepala BPPD, Agus Siswadi melaporkan penerimaan pajak terutama PBB, Pajak Hotel, rumah makan, dan tempat hiburan
Pada triwulan I setidaknya ada tiga objek pajak yang progresnya cukup bagus
?Pemkab Murung Raya melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahap III antara Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Se- Indonesia Tahun 2021.
Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah dan mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi, Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah melaksanakan perjanjian kerjasama.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi meminta KPP Pratama Sampit bisa mengumumkan perusahan perkebunan yang patuh membayar pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil seorang saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan akan membahas kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak hanya untuk mendorong penerimaan negara, namun juga menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi.
Guru SMAN Negeri 1 Tamiang Layang mendapatkan pelatihan simulasi pengisian SPT Tahunan melalui e-filling oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak atau KP2KP Tamiang Layang, Senin, 1 Maret 2021.
Seniman Merdeka (34) mantan direktur PT Shireen Jaya jalani sidang atas kasus pajak, mantan anak buahnya Nur Saidah menceritakan cara pembayaran pajak perusahaan yang bergerak di sektor pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
Seniman Merdeka (34) tidak langsung diproses secara hukum oleh pihak kantor pajak, dan diberi kesempatan untuk membayar dalam program tax amnesti.
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa,?voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021.
Menurut Faisal, lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi lantaran kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu layaknya nikel.
Wakil Ketua DPRD Seruyan Bambang Yantoko menyampaikan harapannya, terkait telah dilaksanakan Kick Off kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Seruyan tahun 2021.