Tag
Perubahan tersebut penting agar tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas. Secara subtansial, dengan adanya perubahan IMB menjadi PBG berakibat adanya penurunan PAD pada 2022, sebagai contoh perbedaan penghitungan retribusi antara IMB dan PBG.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang persetujuan bangunan gedung (PBG) di aula hotel Zefanya Kuala Kurun, Rabu, 27 Juli 2022.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan transisi yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh daerah.
