Ketua DPRD Kapuas Sebut Pelayanan Kesehatan di RSUD Sudah Baik
Melihat pelayanan dan para pasien di RSUD Kapuas ternyata masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya Kartu BPJS.
Tag
Melihat pelayanan dan para pasien di RSUD Kapuas ternyata masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya Kartu BPJS.
"Saya berharap kehadiran poskesdes ini semakin menunjang pelayanan kesehatan untuk masyarakat Desa Lanpasa dan sekitarnya," kata Yulhaidir.
Jika ada warga miskin yang ditolak, pemerintah bakal bertindak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan 90 ribu warga miskin mendapat pelayanan kesehatan di semua rumah sakit di Kalteng.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan Rp25 miliar untuk masyarakat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin mengatakan bahwa perlu ditingkatkannya fasilitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kapuas, terutama dalam memberikan kenyamanan pasien yang sedang berobat maupun menjalani perawatan.
Menurutnya, dengan penjelasan tersebut, maka program pelayanan kesehatan gratis kepada pasien dapat direalisasikan.
Seluruh masyarakat di Kabupaten Sukamara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
Apabila sudah tercapai UHC program JKN-KIS, kita tidak perlu khawatir lagi akan ada masyarakat yang belum mempunyai jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, Selasa (15/1/2019), meminta seluruh kepala daerah untuk cepat tanggap membantu warga yang tidak mampu, terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan/
Sudah ada beberapa pegawai yang bagus dalam memberikan pelayanan, tapi masih ada juga yang kurang dari sisi kedisiplinan hingga kebersihan kantor
Kunci sukses dalam membangun kesehatan ke depan sangat ditentukan adanya komitmen dari semua pihak baik pimpinan daerah, SOPD, legislatif camat, lurah, kepala desa, kader kesehatan dan seluruh jajaran kesehatan dari masyarakat termasuk dari pihak swasta.
Fasilitas penunjang bagi petugas kesehatan dan juga masyarakat desa, akan sangat membantu proses pelayanan yang diberikan kepada warga.
Banyak masyarakat mengeluhkan baik dari bangunan sekolah, pustu yang tidak berfungsi serta ada beberapa keluhan terkait jalan rusak.
Seluruh pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada libur pada pelaksanaan Pilkades nantinya.
diabaikan. Contohnya pasien yang tidak mampu. Harus dihindari penanganan yang terkesan asal-asalan.
Pelayanan kesehatan di wilayah perdesaan dan pedalaman dinilai kurang maksimal. Baik dari segi sarana dan prasarana maupun tenaga medis.
Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan, Djulita K Palar mengatakan, di pustu tersebut ada dua tenaga kontrak petugas kesehatan. Salah satunya sudah ada izin yakni mengambil cuti bersalin atau melahirkan
Pada 2019, Pemerintah Kabupaten Sukamara akan mempersiapkan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang ditanggung oleh pemerintah.
Ke depan banyak sekali yang akan dilakukan sehubungan dengan membuat masyarakat agar tidak mudah sakit.