DPRD Kotim Minta Pelayanan Publik Dimaksimalkan
Wakil Ketua II DPRE Kotim Muhammad Rudini meminta agar pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten ini dimaksimalkan.
Tag
Wakil Ketua II DPRE Kotim Muhammad Rudini meminta agar pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten ini dimaksimalkan.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membuka posko pengaduan pelayanan publik bagi masyarakat kota Palangka di sejumlah instansi.
Anggota DPRD Kotim Dadang H Syamsu mengingatkan kepada jajaran rumah sakit umum daerah atau RSUD dr Murjani Sampit untuk terus berbenah soal pelayanan publik.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mengharapkan, kebijakan pengunduran jam kerja pegawai akibat kabut asap jangan sampai mengganggu pelayanan publik.
Syahbana meminta kepada pegawai yang ditempatkan di pelosok pedalaman jangan sering meninggalkan pelayanannya. Apalagi di kesehatan dan guru ini merupakan ujung tombak pelayanan publik di daerah
Anggota Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timus Agus Seruyantara mendorong Pemkab Kotim membangun ulang atau merehabikitasi kantor Kecamatan Baamang.
BUMD) Kabupaten Kotawaringin Timur terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kapuas Ahmad Bahruni mengharapkan ada peningkatan dalam pelayanan Kantor Urusan Agama atau KUA terutama berbasis Teknologi Informasi (IT)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Kapuas telah menerima kedatangan dari Tim KemenPAN RB. Kunjungan tim itu untuk penilaian pelayanan publik pada Rabu, 14 Agustus 2019.
Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) melakukan evaluasi sistem pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kapuas, Rabu, 14 Agustus 2019.
Wakil Bupati Seruyan, Iswanti melakukan inspeksi mendadak atau sidak pelayanan ke kantor Kecamatan Seruyan Hilir, Selasa, 6 Agustus 2019.
Politisi PAN Kota Palangka Raya, Beta Syailendra, mendorong agar pemerintah kota dapat berkomitmen penuh dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra mengharapkan layanan publik terintegrasi dapat diwujudkan. Sehingga, efisiensi pelayanan menjadi di Kota Cantik akan lebih cepat, bebas dan terstruktur, bahkan mencegah terjadinya praktik pungli.
Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya Beta Syailendra menyatakan dukungannya terhadap rencana pemusatan layanan publik oleh pemerintah kota.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mengatakan bahwa Pemerintah Kota harus benar-benar menyeleksi petugas yang akan ditugaskan dalam inti pelayanan publik.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mengatakan bahwa sebenarnya yang perlu diperhatikan pemerintah dengan sangat melekat bukanlah infrastruktur, melainkan mental para aparatur sipil negara atau ASN untuk melayani masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mengatakan bahwa untuk membuat Mall Pelayanan Publik seperti rencana Pemerintah Kota Palangka Raya, harus terlebih dahulu disiapkan sumber daya manusia atau SDM yang bermental melayani.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, saat ini pihaknya sedang membangun pelayanan publik yang berbasis digital.
Aplikasi ini mempermudah petugas dan masyarakat dalam memberikan laporan realtime terkait kebakaran hutan dan lahan
UU Nomor 14 Tahun 2018 menjadi pedoman dasar bagi setiap Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID), dalam kepatuhan badan publik terhadap pelaksaan pelayanan keterbukaan informasi publik.