Data Kependudukan Penting untuk Pelayanan Publik
Undang-Undang (UU) No/24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa semua kepentingan pelayanan publik hanya menggunakan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Tag
#Pelayanan Publik
Mima-Lapuk untuk Pangkas Lama Proses Pelayanan Publik
Mini Market Pelayanan Publik yang disingkat Mima-Lapuk merupakan mode pelayanan baru yang akan diterapkan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
Kecamatan Jekan Raya Siapkan Proyek Mima-Lapuk
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya saat ini sedang menyiapkan proyek peningkatan pelayanan publik berupa Mini Market Pelayanan Publik yang disingkat Mima-Lapuk.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kemenag Kapuas Diresmikan
"Pembentukan PTSP sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 65/2016 tentang pelayanan terpadu Kementerian Agama," kata Kepala Kanwil Kemenag Kalteng, Masrawan.
Pemkab Kapuas Harus Terus Berikan Pelayanan Publik Prima
Pada 2016 lalu berdasarkan hasil survei Ombudsman, Kapuas masuk pada zona hijau sehingga hal itu dapat menjadi acuan untuk mempertahankan, bahkan ditingkatkan lagi.
Sejumlah Masyarakat Keluhkan Pelayanan di Dinas Dukcapil Kotim
Pantauan di dinas tersebut, puluhan warga yang ingin mendapat pelayanan publik masih menunggu di halaman dinas. Mereka saling berdesakan. Kursi yang disediakan tidak cukup.
Tim Lembaga Administrasi Negara Mengevaluasi Pelayanan Publik di Kapuas
Evaluasi berlangsung selama tiga hari mulai 27-29 Agustus dengan sasaran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Rumah Sakit Umum Kapuas, dan Polres Kapuas.
Wakil Ketua DPRD Harapkan Kepala Desa Terus Berikan Pelayanan Terbaik kepada Warganya
Berikanlah pelayanan yang terbaik dan seoptimal mungkin kepada seluruh masyarakat desa sehingga mereka akan menikmati pelayanan publik yang prima, sebab kepala desa lah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat.
Ketua DPRD Barsel Minta Aparat Pemerintah Tingkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan
Aparatur pemerintahan diharapkan terus berbenah diri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pemkab akan Siapkan Ruang VVIP di Mall Pelayanan Publik, ini Manfaatnya
Mall pelayanan publik tersebut nantinya akan dibangun dengan tiga lantai. Lantai bawah digunakan untuk food court, lantai dua utuk pelayanan publik, dan lantai tiga menjadi ruang VVIP.
Sistem Pelayanan Publik di Barito Utara Diproyeksikan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Barito Utara memaparkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dihadapan Tim Evaluator Kemenpan RB.
Ini Progres Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Eks Plaza Sampit
Mall tersebut nantinya digunakan bagi seluruh dinas yang ada di Kotim. Selain itu, juga diperuntukkan bagi instansi vertikal yang berkaitan dengan pelayanan, seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan lainnya.
Legislator Apresiasi Layanan Publik di Kotim
Pola kerja seperti itu diharapkan bisa diikuti layanan publik instansi lainnya. Sehingga saat berurusan tidak lagi menunggu lama.
Anggota DPRD Kobar Ini Apresiasi Pelayanan Mudik
Selain penerbangan yang sudah terjadwal rutin, ada pelayanan ekstra flight untuk melayani masyarakat yang mudik. Hal tersebut sangat membantu masyarakat.
Libur Nasional Pilkada, Disdukcapil Barito Utara Tetap Buka Pelayanan
Meski ditetapkan sebagai hari libur, Disdukcapil Kabupaten Barito Utara akan tetap buka pada tanggal tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Plaza Sampit akan Dijadikan Mall Layanan Publik Terpadu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) akan membangun sebuah mal layanan publik terpadu di Plaza Sampit.
Dewan Dukung Eksekutif Tingkatkan Pelayanan Publik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) mendukung upaya eksekutif setempat meningkatkan pelayanan publik yang bersih, transparan dan prima.
Ombudsman Kalteng Beberkan Penyebab Diskriminasi Pelayanan Publik terhadap Kelompok Rentan
Berbagai isu pelayanan publik yang dialami kelompok rentan, antara lain soal pencantuman keyakinan atau agama lokal pada KTP, pembuatan akta lahir masyarakat adat yang perkawinannya tidak terdata.
Ini Dinas di Gunung Mas yang Diminta Terapkan Standar Pelayanan Minimal
Ada lima dinas yang diminta untuk menerapkan standar pelayanan minimal oleh Sekda Kabupaten Gunung Mas
Sekda Katingan Ingatkan Bawahannya Hindari Maladministrasi
Maladministrasi ada konsekuensi hukumnya. Dan hal itu menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.