Kepala SOPD di Katingan Dituntut Berinovasi pada Pelayanan Publik
emkab dituntut tidak hanya menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi juga agar terus berinovasi dan kreatif.
Tag
#Pelayanan Publik
Pemkab Katingan dan Ombudsman RI Tandatangani MoU Pelayanan Publik
Pemkab Katingan akan terus membenani pelayanan publik di berbagai sektor, yang selama ini dinilai masih banyak kekurangan.
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan di Barsel Masuk Zona Merah
Pelayanan publik masih belum dipahami oleh teman-teman Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada tahun 2017 lalu. Sehingga pada saat penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan secara kumulatif Barsel masih dalam zona merah.
Kepala SOPD di Barsel Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dan sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dengan Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Tengah. Penandatanganan itu berlangsung di aula Setda, Kamis (22/3/2018).
7 Kantor Dinas di Gunung Mas Lakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Ombudsman Kalteng
Sebanyak tujuh dinas atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Gunung Mas (Gumas) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (16/3/2018).
Perkantoran Pemprov Kalteng Dilengkapi dengan 22 CCTV
CCTV itu tidak hanya mengawasi aparatur sipil negara (ASN), tetapi yang lebih penting adalah kinerja pelayanannya kepada publik.
DPM-PPSP Sukamara Terapkan Pelayanan Online
Meskipun pelayanan sistem online sudah berjalan cukup lama, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa DPM-PPSP Sukamara telah memberikan pelayanan lebih mudah.
DPMPTSP Barito Utara Layak Diberi Penghargaan
DPMPTSP Barito Utara telah melakukan inovasi pelayanan super cepat dengan pelayanan one day service
Tugas Kepala Daerah, Ombudsman: Benahi Komitmen Pelayanan Publik
Tugas kepala daerah, adalah meng-administrasikan pelayanan kepada publik dengan baik. Maka dari itu, Ombudsman RI selaku pengawasan pelayanan publik ingin memastikan dan mengimbau kepala daerah memegang komitmen tersebut dengan baik.
Masuk Zona Merah, Sekda Minta Seluruh Instansi Tingkatkan Pelayanan
Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam zona merah. Sekretaris Daerah Halikinnor meminta agar seluruh instansi meningkatkan pelayanan.
DPRD Kotawaringin Timur Setujui Pembangunan Mal Pelayanan Publik
Pembangunan mal untuk menjawab keluhan masyarakat yang menuntut efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Satlantas Polres Kotim Sediakan Ruang Baca hingga Laktasi untuk Pengunjung
Di Satlantas kini tersedia ruang pojok baca, hingga ruang menyusui untuk warga yang tengah menunggu antrean.
Waduh, Ini Penilaian Ombudsman terhadap Pelayanan Publik Pemkab Kotim
Personel Ombudsman RI perwakilan Kalteng ada yang menyamar menjadi masyarakat, untuk mengetahui pelayanan publik di Kotawaringin Timur.
Pelayanan Polres Kotim Masuk Zona Merah di Penilaian Ombudsman
Pelayanan di Polres Kotim harus dibenahi, agar kembali ke zona hijau penilaian.
DPRD Gunung Mas Sambut Baik Pembayaran Pajak Kendaraan Langsung ke Bank
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Saat ini masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor langsung ke bank. Padahal di kantor Unit Badan Keuangan…
Politisi PDIP Minta Pemko Komitmen Mudahkan Pelayanan Bagi Masyarakat
BORNEONEWS, Palangka Raya- Politisi PDIP di DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, meminta pemko berkomitmen memudahkan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam hal perizinan. "Kami minta seluruh SOPD…
Perizinan Terpadu Satu Pintu akan Mudahkan Masyarakat
BORNEONEWS, Palangka Raya - Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 memuat aturan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sudah memuat ruang lingkup peyelenggaraan PTSP. Menurut…
Kini, Perizinan di Palangka Raya Dikelola Satu Pintu
BORNEONEWS, Palangka Raya - Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 memuat aturan pelayanan terpadu sudah sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.…
Pelayanan Satu Pintu Sudah Harus Diterapkan di Palangka Raya
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelayanan satu pintu seharusnya sudah diterapkan di Palangka Raya. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto. "Harusnya sudah diterapkan.…
Sosialisasi Perizinan Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan
BORNEONEWS, Muara Teweh - Kepala Dinas PMPTSP Barito Utara, Izhar Safawi mengatakan kegiatan sosialsiasi perizinan, non perizinan dan penyusunan sistem pelayanan publik dalam rangka peningkatan…