Pemkab Kotim Akan Siapkan Anggaran Untuk Pembebasan Lahan Bandara H Hasan Sampit
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan berupaya untuk menyiapkan anggaran pembebasan lahan di Bandara H Hasan Sampit.
Tag
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan berupaya untuk menyiapkan anggaran pembebasan lahan di Bandara H Hasan Sampit.
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana melanjutkan pelebaran Jalan Tjilik Riwut dari depan Stadion 29 November Sampit, hingga depan Kantor Pemerintah Daerah…
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Zuli Eko Prasetyo meminta anggaran yang telah dialokasikan untuk pembebasan lahan agar dapat direalisasikan sebagaimana peruntukannya.
Hal itu karena dalam pembangunan jalan tidak adanya sosialisasi langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait dan hanya dilakukan sosialisasi di tingkat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas pekerjaan tersebut
Bupati Katingan Sakariyas membuka rapat koordinasi pembebasan tanah milik masyarakat yang terkena bangunan perkantoran dan sarana umum lainnya, Kamis (22/11/2018).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Evandi Juang mengingatkan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Damang Batu agar selektid dalam pembebasan lahan milik warga.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Supriadi menyebut bahwa pengadaan tanah untuk kantor Kejaksaan Negeri dan Polres merupakan suatu kebutuhan.
Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Kotawaringin Timur, Fraksi Gerindra tetap pada komitmen awal mereka menolak anggaran untuk membebaskan lahan rumah sakit di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim.
Penolakan Ary Dewar ini cukup beralasan. Sebab, pembelian lahan seluas 5 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang ini dianggap tidak mendesak. Apalagi di tengah kondisi anggaran yang sangat sulit seperti sekarang.
Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim kembali mengusulkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018 untuk pembebasan lahan sekitar Rp1,5 miliar untuk lokasi proyek multiyears.
Belum selesainya ganti rugi lahan itu membuat pemilik tanah keberatan sehingga terjadi pemortalan. Padahal menurutnya, dana ganti rugi lahan itu sudah dianggarkan selama 2 tahun, mulai 2017 hingga 2018 ini.
Berdasarkan surat BPK ada kelebihan pembayaran. Namun untuk luasan kesuruhan sudah sesuai sehingga masalah itu hanya terjadi secara administrasi saja.
Pemprov akan bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, membentuk panitia khusus (pansus) pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan layang di Bukit Rawi.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran meminta bantuan DPRD untuk membuat tim pembebasan lahan di daerah Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.
Pembebasan lahan warga di sekitar wisata Dermaga Kereng Bangkirai itu untuk dijadikan lahan parkir.
BORNEONEWS, Kuala Kurun- Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Iswan, mengingatkan perusahaan besar swasta (PBS) yang melakukan kegiatan usah di wilayah Desa Tumbang Empas dan Desa Tuyun, bila…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Proses pembebasan tanah untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah memasuki tahap akhir. Untuk itu, pemkab menggelar rapat tertutup yang dipimpin Bupati…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara Nadalsyah mengatakan bahwa pemerintah kabupaten sedang memproses membebaskan lahan di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, untuk dijadikan komplek…
BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Dana sekitar Rp3 miliar yang dianggarkan tahun 2016 lalu, terpaksa kembali melebur untuk biaya pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan. Padahal dari pemerintah daerah…
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk menyiapkan lahan guna penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau hutan kota, untuk tahun anggaran 2016. Pelaksana…