KPU Kalteng Janji Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berjanji memperhatikan hak pilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Tag
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berjanji memperhatikan hak pilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Brigjen Pol Rikwanto, menyatakan Murung Raya (Mura) sebagai kabupaten paling Utara di Kalteng sudah siap melaksanakan Pemilu 2019.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kekompakan yang dilakukan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat menjelang pemilu tahun 2019 ini.
Suara pemilih harus terjaga kemurniannya jangan sampai celah celah regulasi dimanfaatkan oleh oknum.
Komnas HAM menilai ada beberapa kelompok masyarakat yang hak pilih mereka rentan tidak terpenuhi.
Komnas HAM melalui Tim Pemantau Pemilu 2019 terus melakukan pengawasan dan pengecekan.
Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya pemilu yang kondusif dan anti deskriminatif.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya At Prayer meminta pemilu harus berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada ASN yang terlibat politik praktis.
Netralitas ASN yang tetap terjaga saat pemilu, bisa membuat sinergi penyelenggara pemerintahan daerah, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, bisa berjalan harmonis.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya At Prayer menilai pemerintah maupun anggota DPRD tidak bisa memaksa ASN netral dalam pemilu bila tidak membenahi beberapa hal terkait politik kekuasaan.
Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Chaidir mengaku masih menunggu petunjuk resmi dari KPU RI, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan warga mencoblos hanya dengan menggunakan surat rekam KTP elektronik.
Bayang-bayang politik kekuasaan mulai mewarnai manajemen pemerintahan di Indonesia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kalteng.
Rakor tersebut untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi terkait penyelenggaraan pemilu 2019.
Windu Subagio juga meminta, camat, lurah, hingga kepala desa turut mengambil bagian dalam menyukseskan pemilu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Ahmad Ruswandi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih gencar melakukan sosialisasi Pemilu 17 April 2019.
Kapolres yang saat itu didampingi wakilnya Kompol Purwanto juga mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan kondusifitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Lamandau menjelang pemilu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotawaringin Timur (Kotim) Alang Arianto mengingatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru menerima surat keputusan (SK) pengangkatan agar menjaga netralitas pada pemilihan umum (Pemilu) pada April 2019 mendatang.
Dalam sosialisasi itu juga, KPU mengajak kepada pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas. Apalagi saat ini untuk calon legislatif banyak pilihannya.
Penyelenggaraan Pemilu paskareformasi mengalami penurunan dari sisi jumlah partisipasi pemilih. Akan tetapi dari sisi kualitas partisipasi terdata perkembangan baik.