Tag
BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Nanga Bulik menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat program Jaksa Garda Desa…
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamandau mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan online yang mengatasnamakan instansi tersebut.
"Komitmen ini diwujudkan melalui program pendampingan berkelanjutan, fasilitasi akses permodalan, serta pembentukan jaringan bisnis yang kuat untuk memastikan keberlangsungan usaha yang dirintis,"
"Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami, dan kami akan terus berinvestasi dalam program-program yang mendukung terwujudnya masyarakat Lamandau yang sehat,"
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan perangkat desa.?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Asisten Administrasi Umum, Friaraiyatini, bersama Loka POM Kotawaringin Barat menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Aula BPKPD Kabupaten Lamandau, Rabu, 27 Agustus 2025.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan mengamankan aset-aset penting milik daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan melaksanakan kegiatan pengamanan aset pemerintah di lokasi Bumi Perkemahan Kabupaten Lamandau.
Pemerintah Kabupaten Lamandau meningkatkan pengawasan terhadap produk gula pasir kemasan sebagai wujud komitmen melindungi hak-hak konsumen.
Harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket dalam sebulan terakhir. Salah satu yang paling dirasakan adalah kenaikan harga bawang merah dan bawang putih yang menembus harga Rp 60 ribu per kg.?
Pemerintah Kabupaten Lamandau menyelenggarakan upacara Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 di halaman kantor Bupati Kabupaten Lamandau, Sabtu (24/5/2025).
Pemerintah Kabupaten Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 serta Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lamandau menggelar rapat pembahasan rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah…
BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaku usaha dan koperasi…
Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada April 2025, dari seluruh kabupaten/kota, baru 44 di antaranya yang melakukan sidak ke pasar. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemda dalam melakukan pengendalian harga.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Inspektorat Kabupaten Lamandau.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menghadiri rapat paripurna ke-6 masa persidangan II tahun sidang 2024/2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Lamandau, Selasa, 29 April 2025. Bupati Lamandau diwakili oleh Sekretaris Daerah, M. Irwansyah.
TOP BUMD Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada BUMD terbaik di Indonesia atas pencapaian perbaikan dan kontribusi dalam meningkatkan kinerja bisnis, pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi?daerah.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dilima sektor strategis, yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan UMKM pada Pemkab Lamandau.
Pemkab Lamandau berkomitmen untuk mendorong agar proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dipercepat. Hal itu sampaikan Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra secara tertulis melalui Wakil Bupati Abdul Hamid, dalam Forum Diskusi Terfokus (FGD) bertema Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar forum konsultasi publik dalam rangka pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau untuk periode 2025 - 2029 di Aula Kantor Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
