Begini Jawaban Pemko Palangka Raya Atas Reses DPRD
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di tingkat bawah.
Tag
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di tingkat bawah.
Penduduk yang sehat dan produktif merupakan modal dasar untuk meningkatkan daya saing kota, sehingga akses terhadap layanan kesehatan berkualitas harus menjadi prioritas utama.
Tanpa kondisi ekonomi yang stabil, terutama dalam hal pengendalian harga, daya beli masyarakat akan terganggu dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Pilar institusi mencakup beberapa aspek krusial, mulai dari keamanan, transparansi kebijakan publik, hingga efisiensi birokrasi.
Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Palangka Raya dalam menyediakan program sosialisasi perbankan serta kemudahan akses permodalan.
pemerintah kota menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperluas jangkauan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pegawai, namun terdapat pengecualian bagi pejabat tinggi level Kepala Dinas, pejabat administrator, Camat, dan Lurah.
Upaya percepatan ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah yang dikelola oleh pemerintah kota.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang terjalin erat antara pemerintah kota dan TNI.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyiapkan program bantuan pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa pada tahun 2026.…
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya akan mengikuti dan melakukan serangkaian penyesuaian terkait pelaksanaannya di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, bersama Kepala Kantor Pertanahan, Ferdinand Adinoto.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendapatkan serahterima sebanyak 14 sertifikat aset tanah dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangka Raya dalam acara penandatanganan nota kesepakatan di ruang rapat Peteng Karuhei II, Rabu 1 April 2026.
"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik. Opini 'Tinggi' ini menjadi bukti bahwa upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan telah memberikan hasil yang nyata,"
Dalam pemaparan indikator makro menuju tahun 2027, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menetapkan target Indeks Gini berada di angka 0,290.
Wali Kota menjelaskan bahwa upaya menjaga indeks ketimpangan tetap rendah dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya adalah dukungan masif bagi pelaku UMKM.
Ia mengatakan, kondisi tersebut tentu menyulitkan masyarakat karena dokumen kependudukan merupakan syarat penting untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pelayanan kesehatan hingga bantuan sosial.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya terintegrasi guna menekan angka kemiskinan di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
Angka ini mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.