Gubernur Kalteng Siap Implementasi Program Pencegahan Korupsi
Pimpinan KPK, Alexander Marwata menuturkan bahwa salah satu peran keberadaan KPK saat ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terutama dalam penanganan Covid-19
Tag
#Pencegahan Korupsi
Gubernur Kalteng Komitmen Mencegah Korupsi
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menegaskan sangat konsen dan berkomitmen dalam mencegah perilaku korupsi di lingkungan pemerintah provinsi.
Bupati Seruyan Apresiasi Capaian DPMTSP Seruyan terhadap Progres Pencegahan Korupsi
Bupati Seruyan Yulhaidir mengapresiasi capaian yang diraih Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Seruyan, terhadap progres tindak lanjut pencegahan Korupsi.
Satu-satunya di Kalteng, DPMTSP Seruyan Raih Predikat 100 Persen Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Seruyan menjadi satu-satunya SOPD kabupaten di Kalimantan Tengah yang meraih capaian 100 persen…
Dapat Peringkat 2 Pencegahan Korupsi, Pemko Palangka Raya Lemah di Manajemen ASN
Termasul bidang ULP yang setiap ASN yang berada di sana wajib memiliki sertifikasi keahlian dibidangnya serta keharusan untuk bisa mandiri
Palangka Raya Raih Peringkat 2 Pencegahan Korupsi Seluruh Kalimantan Tengah
Peringkat ini merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Provinsi Kalimantan Tengah
Pemkab Sukamara Apresiasi Pengadilan Agama Ciptakan Budaya Kerja Bebas KKN
Pemkab Sukamara mengapresiasi Pengadilan Agama (PA) Sukamara yang telah berupaya menciptakan iklim kerja dan budaya kerja bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pencangan pembangunan zona integritas menuju WPK dan WBBM.
Kepala Desa Dituntut Hayati Isi Pakta Integritas yang Ditandatangani
"Pakta integritas merupakan janji di atas kertas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku," kata Wakajati Kalteng.
SK Perizinan di Kapuas Berubah
Setiap SK perizinan akan tercantum nilai nol rupiah apabila izin tersebut memang tidak berbayar. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui koordinator sub pencegahan korupsi.