Tag
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko mengecam keras dugaan perambahan hutan produksi terbatas (HPT) di Desa Lubuk Selandak, Kecamatan Teramang Jaya, yang diduga melibatkan anggota DPRD Mukomuko.
Berikut tulisan lengkap pointer media briefing yang disebutnya sebagai bentuk klarifikasi atas pemberitaan yang berkembang itu:
Dugaan perambahan hutan oleh perusahaan Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group yang beroperasi di Kabupaten Lamandau terus menyeruak. Berbekal?Surat Keputusan Kepala Desa Penopa Nomor : 141/18/PN/Kpts-V/2021 tentang Tim Investigasi dan Penyelesaian Lahan Potensi Desa dengan PT Graha Cakra Mulia (GCM),?tim terus bergerak untuk mencari keadilan.
Pemerintah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau membentuk tim investigasi untuk mencari fakta dugaan perambahan hutan oleh perusahaan di bawah bendera Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group.
Polemik dugaan perambahan kawasan hutan oleh 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah bendera Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group membuat Pemkab Lamandau turun tangan. Pemkab berencana membentuk tim investigasi untuk menelisik dugaan perambahan hutan tersebut.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah bendera?Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group?yakni PT?Sumber Mahardhika Graha (SMG) dan dan PT Graha Cakra Mulya (GCM) diduga melakukan pelanggaran berupa perambahan hutan.?Luasan perambahan hutannya pun disinyalir mencapai ribuan hektare (ha).
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur meminta pemerintah kabupaten lebih proaktif dalam mencegah perambahan kawasan hutan.
Petani sawit, M Abdul Fatah dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai Ike Liduri, melakukan perambahan hutan.
Terdakwa kasus perambahan hutan, M Abdul Fatah dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar subsider 2 bulan kurungan. Tidak terima dalam pembelaan, kuasa hukumnya Rendha Ardiansyah dan rekan meminta agar terdakwa dibebaskan.
Untuk saksi meringankanyang sudah dihadirkan 8 orang dan akan ditambah lagi satu orang yaitu camat, sedangkan ahli yang akan dihadirkan nantinya akan menjelaskan tentang UU Kehutanan, dan satu lagi menjelaskan tentang unsur pidananya di dalam UU tersebut
Persidangan kasus dugaan perambahan hutan dengan terdakwa M Abdul Fatah kini memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sampit.
Rendha Ardiansyah, kuasa hukum terdakwa M Abdul Fatah beberapa kali mengejar pertanyaan kepada 3 saksi yang dihadirkan jaksa, yakni Agus Efendi, Suwardi, dan Wansuseno terkait kasus persembahan hutan yang menyeret kliennya. Yakni berkaitan dengan pihak yang melaporkan.
