Tag
Tingkat perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi perhatian serius, setelah pada tahun 2025 daerah ini masuk dalam peringkat empat tertinggi se-Indonesia.?
Bunda Forum Anak Daerah Kalteng Ivo Sugianto Sabran mengingatkan angka perkawinan anak di Kalteng masih tinggi.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengatakan, pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap anak harus digalakkan terus menerus.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A DALDUKKB) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Usia Dini.
Pemerintah menargetkan angka perkawinan anak turun hingga 8,74 persen pada 2024 dan 6,94 persen pada 2030, kata Kasubdit Bina Keluarga Sakinai?Kementerian Agama (Kemenag) Agus Suryo Suripto.
?Gabungan Organisasi Wanita Kotawaringin Barat (GOW Kobar) prihatin dengan adanya perkawinan anak.?Untuk itu, dalam rangka memeringati Hari Ibu, GOW Kobar mengadakan seminar bertema Pencegahan Perkawinan Anak, di aula Patria Tama, pada Jumat, 10 November 2023.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan pemerintah akan melakukan pengetatan dispensasi permohonan perkawinan untuk menekan angka perkawinan usia anak.
Center for Indonesi?s Strategic Development Initiatives?(CISDI) menilai masih terdapat celah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memungkinkan terjadinya praktik perkawinan anak akibat longgarnya ketentuan dispensasi (pemberian izin kawin).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah perkawinan usia anak.
BORNEONEWS, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mengecam keras penayangan sinetron “Suara Hati Istri” di salah satu stasiun televisi swasta yang melanggengkan dan…
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan perkawinan anak dapat menghilangkan kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas dan mendapatkan pekerjaan layak.
Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani mengatakan perkawinan anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan.
Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana pada pertemuan virtual yang membahas persoalan itu mengatakan, ini masalah serius terkait perkawinan anak
Ada 3 provinsi dengan angka tertinggi pada 2019 yaitu Provinsi Kalimantan Selatan , Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan program untuk mencegah perkawinan anak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) serius mencegah perkawinan usia anak atau masih di bawah 18 tahun. Ini menyusul banyak kasus perkawinan usia anak tinggi di Gumas.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Punding S Merang, mengingatkan supaya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawina Usia Anak, dijalankan dengan baik.
"Pernikahan dini menyebabkan tingginya angka perceraian dan kematian ibu meningkat. Kemudian, sistem reproduksi belum maksimal dan berpotensi melahirkan anak yang gizi buruk," kata Sekda Gunung Mas, Yansiterson.
BORNEONEWS, Kuala Kurun- Bupati Gunung Mas Arton S Dohong menyatakan, angka perkawinan usia anak masih tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hasil…
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Tingginya angka perkawinan usia anak di Gunung Mas menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten. Pemkab Gunung Mas mengajukan Raperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak pada…
