Tag
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak layak mendapat dukungan. Sebab, Presiden tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah anggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah pasti tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK)
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Menko Polhukam Mahfud MD ikut membantu memperjuangkan penerbitan Perppu KPK. ICW menganggap Mahfud peka akan isu pemberantasan korupsi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan tak ada pembicaraan soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 22 Oktober 2019.
TEMPO.CO , Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK setelah dilantik hari ini. Pukat UGM juga sudah…
Revisi terhadap UU KPK hingga saat ini memang belum diberlakukan, karena masih menunggu pengesahan dari presiden hingga nantinya dilanjutkan dengan pengundangan dalam lembaran negara serta mendapatkan nomor
Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap beranggapan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) menjadi jalan terakhir. Ia mendorong agar pihak yang tidak setuju dengan undang-undang ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
ICW berpandangan setidaknya terdapat 10 konsekuensi yang akan timbul bila Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan Perppu KPK. Ke-10 konsekuensi ini berdasarkan kajian ICW.
Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK.
Presiden Jokowi masih mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak termasuk partai pendukungnya yang tidak menginginkan dikeluarkannya Perppu KPK.
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak bisa serta-merta menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK.
Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera terbitkan Perppu KPK, di mana sebelumnya undang-undang komisi pemberantasan korupsi ini telah direvisi dan disahkan oleh DPR.
Sejumlah politikus PDIP memberikan sinyal menolak kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang KPK atau Perppu KPK.
