Tag
kapolres jajaran bersama kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota se-Kalteng juga menandatangani kesepakatan membentuk tim terpadu untuk mencegah dan memberantas mafia tanah.
Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kalteng sepakat membentuk tim terpadu mencegah dan memberantas mafia tanah/
Masyarakat Kota Palangka Raya diimbau jangan sekali-kali memberikan kuasa kepada orang lain tanpa legalitas yang jelas
Selain akan memberikan bantuan berupa perbaikan rumah tidak layak huni kepada masyarakatberpenghasilan rendah, Dinas Perumahan Kawasan Permukikan dan Pertanahan juga ingin menggratiskan biaya pengukuran tanah.
Pemkab Kotim didorong mengadakan bimbingan teknis bagi perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan untuk membuat peta tanah sederhana.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diminta memperjelas ketentuan yang menjadi syarat mendaftarkan surat tanah.
Handoyo menyebutkan konflik pertanahan akan jadi persoalan tertinggi hingga beberapa tahun ke depan. Apalagi, harga tanah akan terus naik dan otomatis akan mengundang konflik.
Dari tujuh kasus ini ada yang sudah selesai dan ada yang masih ditangani penyidik Kejari Kotim
Sejak 2017 hingga 2018 ini banyak kasus tanah yang dilaporkan ke Kejaksaan Kabupaten Kotawaringin Timur
Harus ada payung hukum yang jelas yang mengatur tanteng pertanahan
Semua pejabat lingkup Pemkab Kotim mengikuti kegiatan pemaparan perkara pertanahan yang diadakan kejaksaaan
Untuk IP4T tinggal menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya. Sedangkan untuk sengkarut Tanah Dinas Pendidikan dalam tahap pemberkasan tinggal pelimpahan berkas tahap II dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum.
PTSL bukan berarti langsung bisa dibuatkan sertifikat
Untuk mengurus sertifikat melalui PTSL, masyarakat tidak dikenakan biaya/ Hanya saja ada biaya pra seperti pengurusan SP, penyediaan materai dan fotokopi.
Tiga surat tanah itu atas nama istri dan kedua anak Jamaluddin.
Saat program tanah itu bergulir dilakukan pengumpulan seluruh KTP. Setelah terkumpul kemudian dibuat Surat Keterangan Tanah secara palsu menjadi 82 bidang guna diajukan penerbitan sertifikat ke Kantor BPN.
Legislator menyebutkan persoalan konflik pertanahan di Kotim yang terjadi, karena ketidakberesan urusan dokumen pertanahan.
DPRD tidak ingin mendengar lagi ada kasus pungli dalam pembuatan surat tanah di Kotawaringin Timur
Kalangan DPRD menemukan alasan tumpang tindih surat tanah, karena selalu berubah di setiap pergantian lurah maupun kepala desa.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi sangkarut tanah Dinas Pendidikan, Kabupaten Kotim. Senin (12/2/2018) giliran mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rahmat Adjito yang diperiksa.
