Tag
Keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan kelapa sawit di Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan masyarakat setempat.?
Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengaku kehilangan pemasukan hingga puluhan miliar rupiah setiap bulannya setelah lahan mereka ditertibkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan kini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
Industri perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menunjukkan kontribusi sosial yang signifikan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.
Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq membuktikan bahwa perusahaan kelapa sawit bisa tetap memberikan keuntungan bagi negara, sembari menjaga lingkungan agar tetap hijau.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berkomitmen menjamin keamanan investasi di sektor perkebunan sawit.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kotawaringin Timur (Kotim), Alang Arianto, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Dengan hampir satu juta hektar kebun sawit, baik milik perusahaan maupun masyarakat, muncul tantangan regulasi dan konflik kepentingan yang memerlukan penanganan dengan hati-hati.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Kalimantan Tengah atau Gapki Kalteng, Rawing Rambang menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi perusahaan sawit di daerah tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap melakukan inventarisasi terhadap sertifikat lahan 537 perusahaan sawit di Indonesia.
Perjanjian kerja sama Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pengurus dan pengawas koperasi?Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan di apresiasi oleh Pemprov Kalteng.?
Kapolres Barito Timur AKBP Viddy Dasmasela mengingatkan perusahaan perkebunan sawit agar mengaktifkan kembali menara pantau dan membuat embung di sekitar lahan, untuk memudahkan pemadaman api jika terjadi kebakaran di lahan milik perusahaan.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus berupaya?agar permasalahan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) di petani sawit swadaya dapat dibeli sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya dengan menyurati setiap perusahaan kelapa sawit (PKS) yang ada di Kobar.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid meminta kepada seluruh perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kalteng agar dapat memberikan kepastian merealisasikan plasma kepada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyebutkan sudah saatnya bupati mengevaluasi perkebunan besar swasta yang ada di daerah ini.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan rencana pemerintah untuk mengaudit perusahaan produsen sawit pada Juni 2022 mendatang bila dilakukan dengan transparan dan tepat bisa berpotensi menurunkan harga minyak goreng.
Bupati Seruyan Yulhaidir berjanji mengawal komitmen perusahaan sawit yang beroperasi di kabupaten ini dalam merealisasikan segala kewajibannya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Bima Santoso meminta agar?perusahaan sawit di daerah ini membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sekitar perusahaan masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H. Hairis Salamad menilai rendahnya kepedulian para pengusaha perkebunan selama ini berkontribusi terhadap daerah dalam hal menyediakan minyak goreng dengan harga yang wajar.
Bupati Seruyan Yulhaidir, memimpin rapat bersama salah satu??Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit atau PBS KS di Kabupaten Seruyan, Selasa 19 April 2022.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, diminta jangan tutup mata dengan persoalan sengketa lahan yang belakangan ini berujung pada aksi massa.
Bima menegaskan perusahaan pertambangan dan perkebunan wajib memiliki jalan khusus untuk mengangkut hasil produksi
