Tag
M?Abdul Fatah yang didakwa merambah kawasan hutan nampaknya hanya kena apesnya. Itu terungkap dari fakta sidang terdakwa saat mendengar keterangan saksi polisi kehutanan, Jumat, 15 Januari 2021.
Tidak diterimanya nota keberatannya oleh majelis hakim atas dakwaan jaksa, pihak terdakwa M Abdul Fatah tidak patah arang.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai oleh Ike Liduri menyatakan tidak menerima nota keberatan M. Abdul Fatah, petani sawit asal Seruyan yang karena menanam sawit 12 hektare di lahan miliknya dianggap merambah kawasan hutan.
Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara terus melakukan pembinaan kepada para petani di daerah ini, baik perkebunan sawit maupun petani lainnya.
Halikinnor, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur (Kotim), mengungkapkan bahwa pabrik kelapa sawit sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian petani di wilayah setempat.?
Program manadatory biodiesel 30% atau B30, sangat layak untuk dilanjutkan. Karena efektif mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) milik petani, serta minyak sawit mentah Ccrude Palm Oil/CPO).
?Petani sawit di Kabupaten Katingan mengeluhkan turunnya harga tandan buah segar atau TBS.
Perbuatan itu dilakukao?para terdakwa berawal saat karyawan bagian perawatan seusai memupuk sawit melihat masih ada pupuk yang tersisa sebanyak 2 tumpukan
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menilai pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum tersentuh pemerintah.
Petani afiliasi PT. Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Tbk. yang tergabung dalam asosiasi petani sawit mandiri melaksanakan proses sertifikasi RSPO.
Pemerintah berjanji akan memberikan perhatian lebih besar kepada petani sawit dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Apalagi petani menjadi tulang punggung keberlangsungan industri sawit maupun ekonomi nasional.
Pertemuan tingkat menteri keenam Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) di Jakarta pada 28 Februari akan membahas banyak hal, terutama untuk mempererat kerjasama antaranggota.
Petani, eksekutif, dan legislatif memang harus ke Jakarta agar ada kejelasan soal sawit baik itu ke kementerian terkait maupun ke DPR RI, karena dengan ke sana upaya yang bisa dilakukan
Mereka menyebut, akibat kampanye hitam Greenpeace yang menyebutkan kegiatan sawit merusak hutan membuat harga sawit anjlok dan tidak diterima Eropa. Tidak hanya itu, mereka menyebutkan ini karena persaingan usaha.
Mereka ingin menemui wakil rakyat mendesak agar harga sawit bisa stabil kembali pasca anjlok karena kampanye hitam yang mereka sebut akibat ulah oknum LSM Luar.
Serikat Petani Indonesia (SPI) berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dana untuk membantu petani sawit yang ingin mengkonversi lahannya menjadi nonsawit, contohnya ke tanaman pangan.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Ary Dewar menyebut hasil perkebunan berupa kelapa sawit sangat besar manfaatnya tidak hanya membantu kalangan petani namun juga negara.
Praktik pengelolaan industri kelapa sawit berkelanjutan menjadi keharusan bagi siapapun yang terlibat di industri ini demi menjamin produk yang dihasilkan dapat diterima masyarakat global.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Faujiannor mengimbau warga ataupun petani sawit yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit agar saling berkerjasama guna meningkatkan kesejahteraan.
Perlu pengawasan semua pihak terhadap kondisi harga TBS di Kota Nanga Bulik ini, terutama pemerintah daerah yang harus punya andil untuk mengawasi dan menstabilkan harga buah kelapa sawit masyarakat.
