Korem 102/Panju Panjung Terjunkan 2.100 Personel Amankan Pilkada 2018
Para personel TNI itu akan disebar ke daerah yang menggelar pilkada. Andai suatu saat nanti kurang, Korem siap mendatangkan bantuan dari Kodam XII/Tanjungpura.
Tag
#Pilkada Palangka Raya 2018
Tim Kompolnas Cek Kesiapan Polres Palangka Raya Hadapi Pilkada 2018
Dalam kesempatan itu, tim Kompolnas berkomunikasi langsung dengan jajaran Polres Palangka Raya.
Calon Pilkada Kota Diminta Patuhi Rel dalam Membuat Visi-Misi
"Intinya jangan membuat program yang tidak terarah. Jadikan RPJMD patokan sehingga nanti akan akan mudah bila ada permasalahan untuk ditindaklanjuti. Terlebih RPJMD disusun sesuai penelitian dan menggunakan tenaga ahli," kata Ida Ayu, Sabtu (27/1/2018).
KPU Palangka Raya Harapkan Partisipasi Pemilih Meningkat
KPU merekrut relawan demokrasi sekaligus memberikan bimbingan teknis.
KPU Palangka Raya Bentuk Relawan Demokrasi
Relawan demokrasi ini tugasnya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih
Ketua DPRD Harapkan Adanya Politik Santun di Palangka Raya
Palangka Raya akan mengadakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tahun ini bersamaan dengan pilkada serentak.
Masyarakat Palangka Raya Harus Ikut Awasi Pelaksanaan Pilkada 2018
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto mengharapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 bisa berjalan baik
Ini di Balik Kenapa PPP Tidak Pertahankan Jhon Krisli-Maryono
Di hari-hari terakhir PPP dapat informasi Jhon Krisli akan maju dengan Sigit K Yunianto (PDIP) menggunakan partai lain. Selain itu PPP juga dapat info bahwa Gerindra melabuhkan dukungan ke Tuty Dau-Rahmadi HN. Dalam kondisi ini PPP harus bersikap agar tidak kehilangan usungan di Pilkada 2018.
Sama-Sama Disudutkan, Lihat Beda Sikap PPP dan Gerindra. Ada Apa Ya?
PPP dan Gerindra sama-sama menjadi Parpol yang disudutkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Palangka Raya Jhon Krisli-Maryono terkait aliran dana. Namun terlihat berbeda penyikapannya.
PPP Tunggu Perkembangan Sikap dari Panwaslu Kota
"Kita nunggu dari sana. Ada proses yang dilakukan Panwaslu, supaya tidak tabrakan. Jangan sampai kita lapor polisi lalu kembali ke Panwaslu lagi. Starting point' kita ya dari laporan Panwaslu. Saya harap ada gelar kasus itu," kata kuasa hukum PPP.
Ini Penjelasan PPP soal Biaya Politik Rp40 juta dari Jhon Krisli-Maryono
"Itu bukan mahar tetapi biaya politik, dan yang dimaksudkan tersebut juga telah disepakati semua calon, bukan hanya Jhon Krisli-Maryono. Semuanya pendaftar sama, Rp40 juta, baik dari Aries, maupun Fairid, itu untuk Rapimcab," kata Ketua DPW PPP.
Ini Situasi Terkini Palangka Raya Jelang Pilkada
Meski situasi Kota Palangka Raya masih aman dan kondusif, polisi tetap bejaga di sejumlah objek vital, tidak terkecuali kantor KPU dan Panwaslu.
Gerindra Tidak Bantah Ada Aliran Dana Dari Pasangan Calon
DPC Gerindra maupun partai-partai lain, yang punya keterwakilan di DPRD maupun tidak ketika pemilu 2014, tidak telepas dari biaya politik.
DPW PPP Kalteng Akui Ada Aliran Ratusan Juta Tetapi Bukan Mahar Politik
PPP menyebut biaya politik seperti taaruf, pendaftaran, koordinasi, dan sebagainya. Bukan mahar politik.
Begini Harapan Kapolres dengan Doa Bersama Jelang Pilkada
Sejumlah bakal pasangan calon yang akan bertarung bergandengan tangan menyatukan misi agar selalu tercipta situasi aman dan kondusif.
PPP Peringatkan Jhon Krisli-Maryono dan Tantang Adu Bukti
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terima dengan ocehan Jhon Krisli-Maryono yang menyudutkan partai berlambang Kabah itu. Lantas bagaimana?
Gandeng Pemerintah dan Semua Tokoh, Polres Palangka Raya Doa Bersama Jelang Pilkada
Tujuan digelarnya doa bersama ini untuk keselamatan keamanan dan ketertiban Kota Palangka Raya dalam rangka menjelang pelaksanaan Pilkada 2018
Kisruh Mahar Politik, Jhon Krisli Sebut Tidak Ada Niat Melapor
Jhon menyebutkan kehadirannya di Panwaslu Kota Palangka Raya untuk berdiskusi, bukan klarifikasi.
Pasangan Calon Wali Kota Di-Deadline Tiga Hari Lengkapi Syarat
Saat pemeriksaan berkas pencalonan, KPU melibatkan kepolisian, pengadilan negeri, dan dinas pendidikan.
Ketua Bawaslu Sebut Pemberi dan Penerima Mahar Politik Bisa Kena Sanksi
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalteng Satriadi mengatakan, pemberi dan penerima mahar politik sebenarnya sama-sama bisa dikenai sanksi.