Tag
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mengatakan ketika pemerintah pusat memutuskan atau membuat keputusan menunjuk pejabat (PJ) kepala daerah tak perlu harus menjadi polemik.
Mereka hanya mengikuti tahapan mulai dari lelang secara elektronik hingga memenangkan dan kini melaksanakan proyek Rp 32 miliar itu
Dari sisi pengerjaan proyek masih belum bisa dilakukan karena tengah berjalan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal polemik sistem penganggaran DKI Jakarta melalui sistem elektronik atau "e-budgeting".
BORNEONEWS, Nanga Bulik - Anggota DPRD Lamandau, Martinus Maka mengaku siap saja jika ada pihak yang memintanya mengklarifikasi dan menjelaskan sejumlah postingan di akun Facebook miliknya yang…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengungkap polemik penataan Jalan Garuda hingga kini belum reda. Buktinya, kemarin dirinya menerima dua perwakilan pemukim di…
