Tag
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk kategori barang mewah menegaskan konsistensi dalam kebijakan ekonominya yang tidak meninggalkan rakyat.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 yang diperuntukkan hanya untuk barang mewah berdampak lebih positif terhadap ekonomi.
"Tambahan penerimaan negara yang diperoleh dari kenaikan tarif PPN yang dipungut dari rakyat akan kembali kepada rakyat dalam bentuk dan manfaat berbeda dengan jumlah berkali-kali lipat,"
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, rencana penambahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa diterapkan jika kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil
BORNEONEWS, Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin menilai penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen harus disertai dengan perbaikan tata kelola…
Pelaksana tugas Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Subandi Sardjoko mengatakan layanan pendidikan dan kesehatan merata dan berkualitas menjadi salah satu kunci untuk meraih manfaat dari bonus demografi.
Resminya pemberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada tanggal 1 April yang lalu ternyata berimbas langsung pada sektor pertanian.
Pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai?(PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai berlaku sejak awal April 2022. Penerapan tarif?PPN 11 persen?merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni mengatakan terkait aturan perpajakan daerah akan mengikuti aturan dari pusat.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai hari ini yaitu 1 April 2022 yang merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Abdul Hamid Paddu menyatakan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) satu persen dari semula 10 persen ke 11 persen yang akan diberlakukan pemerintah pada 1 April 2022, akan berpengaruh pada daya beli masyarakat.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan tidak ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako seperti yang ramai diperbincangkan.
Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengatakan pengenaan PPN pada bahan baku pakan bisa berpotensi menyebabkan inflasi dikarenakan harga pokok produksi (HPP) industri peternakan yang meningkat dan berimbas pada kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.
Kinerja PPN Indonesia hanya 63,58 persen dari total potensi yang seharusnya dapat dikumpulkan karena terdapat empat pengecualian pada kelompok barang dan 17 pengecualian pada kelompok jasa
Dengan bocornya draf rancangan undang-undang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelompok barang dan jasa tertentu termasuk sembako yang digagas oleh pihak Kementerian Keuangan RI menuai komentar dari semua kalangan termasuk masyarakat.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2022.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadapi penurunan permintaan gas usai Covid-19 merebak. Ditambah penugasan berupa penyesuaian harga gas untuk industri tertentu, pendapatan perusahaan tahun diproyeksi menurun.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang P.S Brodjonegoro meminta agar perekonomian Provinsi…
