Tag
Sebanyak 35 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional formasi tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara menerima SK Bupati pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mengabdikan diri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?(PPPK)?di?lingkup?Pemerintah?Kabupaten?(Pemkab)?Lamandau.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Di akhir masa jabatannya Bupati Barito Utara H Nadalsyah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 65 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus pengambilan…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa kebijakan reformulasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis diberlakukan pada 2022 dengan optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini mengharapkan kepada seluruh ASN, khususnya kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat menjadi pegawai pemerintah, agar senantiasa memiliki integritas dan terus meningkatkan kompetensi, serta bekerja? secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengingatkan evaluasi menjadi bahan pertimbangan untuk pertahankan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Gunung Mas Jaya S Monong serahkan SK kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dilaksanakan di GPU Damang Batu , Selasa, 27 Juni 2023.
Sebanyak 81 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Tenaga Kesehatan (Nakes) Kabupaten Kapuas tahun 2022 telah menerima Surat Keputusan (SK) yang diserahkan secara simbolis oleh Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan bahwa tenaga kontrak yang lolos Pengawai Pemerintah Denagan Perjanjian Kerja atau PPPK hanya 15 persen.?
Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph mengukuhkan 90 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar di aula gedung B kantor Bupati Mura.
Ia menambahkan, apabila tenaga kontrak diberhentikan semua kemungkinan memunculkan dampak.?Hal ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah. "Kita berharap sebelum batas akhir itu sudah ditetapkan (solusinya)," imbuhnya.
Usulan itu belum tentu disetujui seluruhnya oleh pemerintah pusat. Ada tahapan seleksi yang harus dilewati dan karena anggaran terbatas untuk gaji pegawai.?
Dengan demikian Halikin menegaskan perubahan status kepegawaian ini turut mengemban tugas dan tanggung jawab lebih besar.
Sebanyak 10 penyuluh KB dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Murung Raya berhasil lulus mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau (PPPK) di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemkab?Pulang Pisau telah mendapatkan anggaran sebesar Rp1,1 Miliar lebih yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023.
Kementerian Agama menggelar Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) untuk memperebutkan 49.549 formasi yang tersedia.
Pemerintah Kabupaten Seruyan, melalui?Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)??menyampaikan, ?berdasarkan informasi dari?Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(KemenPAN RB) tahun ini hanya adb? penerimaan?Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berbeda dengan tahun lalu di mana seleksi PPPK guru tidak melibatkan instansi daerah yang mana panitia daerah hanya menerima hasil akhir peserta yang lulus dan mengusulkan NIP nya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Karena seleksi PPPK menggunakan sistem CAT yang langsung terkoneksi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tidak bisa diubah oleh pejabat di daerah.
Situasi seperti ini sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengais keuntungan. Biasanya mereka mengaku sebagai panitia seleksi dan menjanjikan kelulusan bagi calon peserta.
