Legislator Minta Audit Ulang Proyek Kelas Kakap di Seruyan
Kalangan DPRD Seruyan meminta ada audit ulang untuk proyek besar atau kelas kakap di Seruyan. Khususnya proyek di tahun anggaran 2018 atau sebelumnya.
Tag
Kalangan DPRD Seruyan meminta ada audit ulang untuk proyek besar atau kelas kakap di Seruyan. Khususnya proyek di tahun anggaran 2018 atau sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Darmawati mendesak, agar pembangunan drinase di sekitar sekolah wilayah perkotaan Sampit untuk dipercepat.
Kalangan DPRD Kabupaten Kapuas menodorong Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP), untuk memercepat realisasi fisik dan penyerapan anggaran tahun 2019.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hari Rahmad Panca Setia mengingatkan kontraktor yang mengerjakan proyek seperti drainase, agar memberikan tanda atau rambu jalan.
Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang selalu siap memberikan bantuan hukum, pendampingan, hingga penegakan hukum dalam setiap kegiatan negara, baik Pemerintah, BUMN, maupun BUMD. Hal ini sebagai mana salah satu fungsi yang dimiliki yakni Jaksa Pengacara Negara.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Supriadi menilai pemerintah daerah saat ini terlalu banyak fokus dalam pembangunan mega proyek.
Pasalnya, menurut Anggota DPRD Barito Utara, Tajeri, proyek jalan ini dikerjakan pada tahun anggaran 2018 lalu, namun sudah mengalami kerusakan parah.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur M Jhon Krisli meminta agar masyarakat aktif mengawasi proyek pemerintah. Terutama pekerjaan fisik yang belakangan ini jadi skala prioritas.
Menurut Jhon pekerjaan yang dilakukan melalui pihak ketiga ini hasilnya seperti itu saja. Dari anggaran Rp 100 miliar, yang jadi pekerjaan hanya Rp 50 miliar karena banyak dugaan permainan.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur bergerak cepat terkait dugaan adanya proyek bermasalah. Bahkan kini tim yang dipimpin Kasi Intelijen, Sunardi Ependi itu langsung turun ke lapangan.
Wahyudj menegaskan, apabila dalam dokumennya itu berbeda dengan praktik lapangan, maka bisa diproses lebih lanjut secara pidana.
Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan paparan ke TP4D, maka tidak akan dilindungi.
BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, HM Jhon Krisli mengatakan, kualitas proyek pemerintah selama ini asal-asalan imbas dari dugaan adanya permainan. Dia pun berharap penegak hukum…
Jhon Krisli mengungkapkan, kebocoran itu di luar pajak 12 persen. Terjadi di fee proyek sekitar 10 - 12 persen, untung kontraktor 10 - 20 persen . Bahkan panitia lelang disebutkan biasanya ikut bermain.
Jika dilakukan pengawasan dengan baik, maka hasil pengerjaan akan sesuai dengan perencanaan
BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menyediakan 786 paket pengadaan barang dan jasa di tahun anggaran. Dengan total anggaran sebesar Rp 239.842.119.000. Hal itu…
Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) Pendeta Rayaniatie Djangkan mendukung kontraktor atau rekanan lokal berpatisipasi dalam mengerjakan proyek pemerintah di kabupaten ini.
Jika ada kegiatan yang tidak sampai 100 persen dijalankan. Sanksi bisa sampai pada black list atau hanya dibayar pada kegiatan yang selesai dilaksanakan saja.
Langkah itu berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kalteng XI di Muara Teweh.
Proyek strategis itu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023. Pembiayaan proyek strategis itu akan menggunakan mekanisme secara tahun jamak (multi years).