Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesuaikan sistem bekerja setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengamanatkan adanya pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (11/1) hingga 25 Januari 2021, guna menindaklanjuti arahan pemerintah pusat menekan kasus pemaparan COVID-19.
Pemerintah Provinsi?DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 hari terhitung? 23 November sampai 6 Desember 2020.
Pemerintah Provinsi?DKI Jakarta menutup 72 unit usaha kategori pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) karena melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dari jumlah perusahaan yang ditutup, sebanyak 17 perusahaan di antaranya dihentikan operasinya karena temuan kasus Covid-19.
Satuan Tugas (Satgas) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta menutup 23 restoran atau rumah makan karena melanggar protokol kesehatan dengan memperbolehkan pelanggannya makan di tempat (dine-in).
Kementerian Perhubungan memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai dengan Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya sehubungan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan antisipasi terkait dengan rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid kedua di Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku selama dua pekan mulai Senin (14/9) menyusul peningkatan kasus COVID-19 dalam 12 hari terakhir yang mengkhawatirkan.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengatakan pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020.
Pemilik BCA ini menilai keputusan PSBB tidak tepat karena tak akan efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.
Taufik menjelaskan kebijakan Anies, justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 7 September 2020.
Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Covid-19 Jawa Barat masih membahas langkah setelah DKI Jakarta memutuskan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Polda Jawa Tengah akan berkolaborasi dengan Polda Jawa Barat. Dan tidak menutup kemungkinan penyekatan seperti pemberlakukaan PSBB sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total lagi di wilayah ibu kota mulai Senin, 14 September 2020.
Anies pun memutuskan menerapkan lagi kebijakan pembatasan sosial berskala besar mulai Senin, 14 September 2020. Pembatasan sosial yang ketat diharapkan dapat menekan wabah yang penularannya sudah tak terkendali.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota telah mengkhawatirkan.
Kebijakan menerapkan masa transisi untuk meningkatkan perekonomian Ibu Kota terbukti belum efektif. Kebijakan pelonggaran kegiatan ekonomi itu justru membuat kasus positif Covid-19 semakin meningkat.
Proses pengusulan pembatasan sosial kembali bersifat masukan dari pemerintah daerah dengan mengacu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB.
Sebanyak 51 perusahaan swasta di DKI Jakarta ditutup oleh Pemprov DKI terkait soal?pandemi Covid-19?di?PSBB Transisi.
