Tag
Bhabinkamtibmas Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Brigadir Haryadi melaksanakan sosialisasi pokja pencegahan UPP saber pungli (sabu persih pungutan liar) di wilayah hukum Polsek Katingan Tengah, Kamis (1/11/2018.
Gubernur mengimbau Kejati dan Polda Kalteng untuk menangkap pelaku korupsi dan pungli
Dia memperingatkan ASN Kalteng untuk menyudahi atau tidak terlibat kasus korupsi dan pungutan liar (pungli).
Saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordonasi Pengendalian (Rakordal) program pembangunan di aula Bappedalitbang, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingtakan instansi dan mitra kerja pemerintah untuk menyudahi korupsi dan pungutan liar.
Masyarakat diimbau melaporkan kepada polisi bila ada kegiatan Pungli
Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Pungli kenaikan pangkat ini cukup rapi dilakukan oknum pejabat Disdik Kotim
Nilai uang yang dipungut untuk setiap orang guru mencapai Rp6 juta. Masalah ini mencuat setelah sampai kini ada sejumlah guru yang mengeluh lantaran sudah menyetor, namun SK mereka belum juga turun.
Beberapa pegawai Disdik Kotim sudah diperiksa oleh jaksa terkait dugaan kasus pungli
Sekolah dilarang melakukan pungutan liar kepada siswa, karena sekolah sudah dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSDa maupun PIP.
Deklarasi dilaksanakan secara masif dengan mengajak masyarakat menyampaikan pesan-pesan dan mengkampanyekan, bahwa pungli secara hukum tidak diperkenankan.
Polres Kotawaringin Barat terus menyosialisasikan tentang pungutan liar atau pungli kepada masyarakat.
Polres Kobar terus menyosialisasikan tentang pungutan liar kepada masyarakat dan menyerukan untuk sapu bersih pungli.
Supervisi dari Polda Kalteng ini untuk memastikan Satgas Saber Pungli di daerah sudah melakukan langkah pembenahan
Harus ada payung hukum yang jelas yang mengatur tanteng pertanahan
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar telah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.
Mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkup SD dan SMP/sederajat dalam penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mengelar sosialisasi tentang pungli.
Jangan sampai ada pungutan liar dalam proses penerimaan peserta didik baru. Untuk itu, komite sekokah harut ikut mengawasi.
Pihak sekolah yang ingin meminta sumbangan harus menggelar diskusi terlebih dahulu dengan wali murid agar tidak ada paksaan terkait pungutan untuk kegiatan sekolah.
Pada penerimaan siswa baru tidak jarang sejumlah oknum melakukan pungutan terhadap calon siswa. Dengan sejumlah alasan yang tidak wajar. Padahal seharusnya masuk sekolah gratis tanpa ada biaya apapun.
