Tag
Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu menegaskan kalau revisi raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak berkaitan dengan hal yang paling prinsip.
Lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi peraturan daerah.
Untuk mengatur pengelolaan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi sebagai acuan implementasi e-Govermance, maka harus tersedia produk hukum menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan dan penerapannya
Tahapan penyelesaian Raperda retrebusi Jasa Umum Lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan akan segera rampung.
Lima fraksi pendukung dewan sepakat menerima RAPBD 2019 dan dibahas pada tahap selanjutnya hingga menjadi Perda
Tiga buah Raperda tersebut yakni Raperda APBD tahun anggaran 2019, Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), dan Raperda tentang rumah potong.
Sebelum ditetapkan sebagai Perda oleh Bupati Barito Utara, hasil evaluasi Gubernur Kalteng terhadap Raperda RTRWK Barito Utara juga akan dikonsultasikan ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Raperda APBD 2019 ini selanjutnya akan dikirim ke Jakarta untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri
Hasil dari pembahasan finalisasi tersebut nantinya akan diserahkan ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng untuk dibahas lagi.
Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi usaha jasa telah disepakati dan telah ditandatangani bersama eksekutif dan legislatif Barito Timur.
Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan menyatakan pihaknya telah memberi masukan kepada pemkab setempat yang akan menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023.
Idealnya RPJMD yang dibuat mengalami perubahan, khususnya untuk bupati dan wakil bupati terpilih
DPRD Kota Palangka Raya telah menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penataan Usaha Peternakan masuk dalam tahap perundangan.
Sebelumnya, raperda itu mengalami perombakan nama, dari Semula raperda tentang pendidikan di Kota Palangka Raya.
Tiga Raperda ini selanjutnya bisa diterapkan sebagai produk hukum daerah
DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat paripurna dengan agenda pelaporan tiga rancangan peraturan daerah inisiatif oleh Panitia Khusus III.
Pemkab Barito Utara menyampaikan terima kasih kepada DPRD lantaran telah menyetujui raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk diteruskan menjadi perda.
Fraksi PPP mendukung pemkab dalam pengajuan Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut.
Empat dari lima fraksi pendukung di DPRD Kabupaten Barito Utara sampaikan pendapat akhir terkait raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Konsultasi Raperda ini diadakan di rapat gabungan DPRD Kalteng
