Tag
Pagi ini (29/10/2018) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Konsultasi dan Uji Raperda Inisiatif ke Zona I (Palangka Raya, Katingan, Kotim, Seruyan, Kobar, Lamandau dan Sukamara).
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah mengusulkan delapan buah peraturan daerah (perda) yang saat ini sudah dalam tahap evaluasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya Anna Agustina Elsye mengatakan bahwa pihaknya memiliki target penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) sebelum Desember 2018.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto meminta anggota dewan pada setiap panitia khusus (Pansus) pembahas rancangan peraturan daerah (raperda) segera membahas raperda yang telah diparipurnakan agar cepat menjadi peraturan daerah (perda).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) lagi yang akan dibahas oleh panitia khusus (pansus).
Tujuan pembentukan raperda penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan, prestasi akademik dan non akademik.
Tujuan diajukannya Reperda inisiatif ini untuk melindungi kegiatan masyarakat
Tiga Raperda inisiatif dewan yang diajukan ini telah sejalan dengan landasan dan ketentuan yang berlaku
Dua rancangan peraturan daerah tarif pelayanan kelas III dan pelayanan di RSUD Murjani Sampit serta raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai dibahas ditingkat Badan Pembentukan Perda dan tim eksekutif.
Tiga Raperda inisiatif DPRD Kota Palangka Raya yang telah diajukan oleh DPRD Kota Palangka Raya tersebut, ialah Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah, Raperda penyelenggaraan pendidikan serta Raperda tentang penataan ternak komersil.
DPRD Kota Palangka Raya mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dalam rapat paripurna ke 5 masa sidang III tahun sidang 2018, Senin (15/10/2018).
Tujuan dari raperda ini ialah membentuk peraturan yang mengikat secara internal serta optimalisasi tugas, fungsi, hak, dan wewenang kewajiban DPRD dalam pemerintahan.
Rapat paripurna ini akan menyampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya
DPRD mengharapkan pembahasan RTRWK bisa dipercepat, sehingga bisa segera disahkan
Dalam perubahan APBD 2018 ini juga ditetapkan biaya tidak terduga untuk anggaran bencana
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto meminta agar jajaran pemerintah kota (pemko) dapat segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk masa sidang III tahun 2018 ini.
Wakil Bupati Kotim menyerahkan Raperda APBD Perubahan Tahun 2018 serta raperda dan nota keuangan APBD Tahun 2019, yang diterima Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus sebagai pimpinan sidang paripurna saat itu.
Ada tiga pesan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna ini dan salah satunya agar proses pembangunan bisa dilaksanakan lebih cermat lagi
DPRD Barito Selatao menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pasca diterimanya 5 rancangan peraturan daerah (Raperda) legislatif bersama tim eksekutif Barito Selatan (Barsel) membahas Raperda tersebut di Aula VIP DPRD, Rabu (8/8/2018).
