Fraksi Pendukung DPRD Barito Selatan Terima 5 Raperda Dari Eksekutif
Lima Raperda ini kemudian dibahas agar nantinya bisa disahkan menjadi peraturan daerah
Tag
#Rancangan Peraturan Daerah
Ini Tujuan Raperda Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukamara
Raperda tersebut merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83/2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67/2017.
Ini Tujuan Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Tujuan pembentukan perda ini adalah untuk mencegah tumbuh san berkembangnya perumahan kumuh dan permungkiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan yang telah dibangun.
Ini Tujuan Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa
Salah satunya, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta agar BPD mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Plh Bupati Sukamara Jelaskan Pentingnya Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol
"Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani," kata Plh Bupati Sukamara, Sutrisno.
Raperda Angkutan Sungai dan Danau untuk Pembinaan dan Pengawasan
Keberadaan angkutan sungai dan danau tidak terlepas dari faktor keamanan dan keselamatan pelayaran.
Ini Sembilan Raperda yang Disampaikan Pemkab Sukamara ke DPRD
Plh Bupati Sukamara Sutrisno berharap, agar sembilan raperda yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti ke tahap pembahasan.
Pemkab Sukamara Sampaikan 9 Raperda ke DPRD
"Harapan kami sembilan raperda ini dapat segera diproses ke tahap pembahasan," kata Plh Bupati Sukamara, Sutrisno.
Penundaan Pembahasan Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bukan Kali Pertama
Sudah beberapa kali pembahasan namun tidak bisa selesai dan beberapa kali dijadwalkan selalu saja tidak pernah kuorum.
Rapat Pembahasan Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ditunda
Rapat pembahasan Raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh anggota dewan bersama pihak eksekutif ditunda karena hanya ada empat orang anggota dewan saja yang hadir sehingga tidak kuorum.
DPRD Berkomitmen Lakukan Percepatan Pembahasan Raperda
Percepatan perlu dilakukan karena raperda tersebut baru dapat diajukan untuk dibahas setelah raperda laporan pelaksanaan APBD 2017 ditetapkan sebagai perda.
Ini Menjadi Pertimbangan Fraksi PDIP Terima Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017
Lima fraksi pendukung dewan terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia setuju menerima pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
Lima Fraksi Menyetujui Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Gunung Mas 2017
Lima Fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia.
Dewan Setujui Delapan Buah Raperda Diteruskan Menjadi Perda
DPRD menyetujui delapan buah raperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kapuas, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Fraksi PPP Setuju Delapan Raperda Disahkan Menjadi Perda
Fraksi PPP menyetujui dan mendukung delapan buah raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kapuas ditetapkan menjadi perda.
Bapemperda DPRD Kotim Segera Tuntaskan Raperda Jaminan Kesehatan
Bapemperda DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur akan berupaya maksimal menuntaskan raperda tentang penyelenggaran jaminan kesehatan untuk warga miskin.
Raperda tentang Pajak dan Retribusi Usulan Gubernur Belum Pernah Dibahas DPRD
Raperda berkaitan dengan peningkatan PAD yang diajukan Gubernur Kalteng ke DPRD provinsi tidak kunjung dibahas.
Dewan Agendakan Pembahasan Lanjutan Raperda RTRWK Barito Utara
DPRD berencana menggelar rapat pembahasan tentang raperda RTRWK dalam waktu dekat.
Tunggakan BPJS Kesehatan Rp9 Miliar, Tagihan Tidak Dibebankan ke Pemkab Kotim
Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan bahwa tunggakan BPJS warga Kotim yang mendaftar sendiri saat ini mencapai Rp9 miliar.
Pemkab Kotim Akan Alokasikan Rp24 Miliar Untuk BPJS Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, akan menggelontorkan dana sekitar Rp 24 miliar untuk membiayai program jaminan kesehatan untuk warga di Kotim tanpa terkecuali