Anggota DPRD Kalteng Ingatkan Kewajiban PBS Reklamasi Lahan Bekas Beroperasi
Dia menjelaskan jika lahan bekas beroperasi ditinggalkan begitu saja dalam keadaan gundul maka hal itu akan menimbulkan nampak negatif terhadap lingkungan.?
Tag
Dia menjelaskan jika lahan bekas beroperasi ditinggalkan begitu saja dalam keadaan gundul maka hal itu akan menimbulkan nampak negatif terhadap lingkungan.?
Pemerintah juga diminta harus tegas dalam menindak perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi tersebut sesuai dengan perundang-undang yang berlaku
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, H Jimmy Carter mengatakan, perusahaan pertambangan wajib untuk menjalankan kebijakan reklamasi.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mensosialisasikan dan mengembangkan aplikasi tentang tambang dan reklamasi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon mengatakan, setiap perusahaan pertambangan wajib untuk mematuhi aturan mengenai reklamasi.
?Manajemen?PT Pembangunan Jaya?Ancol?menyebut perusahaan dengan kode bursa PPJA itu mengalami kerugian Rp 146,37 miliar selama semester I tahun 2020.
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Viani Limardi, mengatakan reklamasi Ancol merupakan kebijakan Pemerintah DKI yang telah dimasukan dalam program legislasi daerah tahun 2020.…
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta mencabut seluruh izin?reklamasi?Teluk Jakarta yang telah membuat banyak nelayan menjadi korban kriminalisasi oleh pengembang.
TEMPO.CO , Jakarta - PT Taman Harapan Indah selaku pengembang Pulau H bakal mengikuti proses hukum yang berjalan sehubungan dengan gugatan izin reklamasi terhadap surat keputusan Gubernur DKI Jakarta…
perusahaan jangan hanya mengambil untung saja. Setelah, kekayaan alam dikuras habis diambil perusahaan, lalu pergi meninggalkan. Siapa yang akan bertanggung jawab
Seorang nelayan Dadap bernama Muhamad Alwi dikabarkan ditahan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 13 November lalu. Penahanan itu diduga buntut perseteruan dengan pengembang proyek pembangunan jembatan Pulau C Reklamasi Teluk Jakarta ke Pantai Dadap, Tangerang, yaitu PT Kukuh Mandiri Lestari.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Purman Jaya menyaarankan agar pemerintah dapat menggunakan dana jaminan reklamasi perusahaan pertambangan untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat. Salah satunya seperti pengembangan sektor perikanan.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Unriu Ngubel menyoroti banyaknya lubang bekas galian tambang batu bara yang tidak direklamasi perusahaan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Indeks ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi persoalan negeri ini. Reklamasi Teluk Jakarta dinilai menjadi salah satu simbol ketidakadilan dalam sosial ekonomi tersebut.…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Program reklamasi pasca tambang menjadi kewajiban perusahahaan pengeruk perut bumi. Mereka diwajibkan mengembalikan bentang alam seperti semula sebelum digali. Biasanya…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Kegiatan pembukaan hutan, penambangan, pembukaan lahan pertanian dan permukiman bertanggungjawab terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Untuk itu diperlukan adanya suatu…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Setiap perusahaan yang mau membuka usaha pertambangannya dengan izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) harus wajib terlebih dulu menyerahkan dana reklamasi dan…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Perusahaan tambang batu bara yang memiliki bekas galian di Kabupaten Barito Utara diminta segera melaksanakan reklamasi. Untuk memastikan perusahaan melaksanakan kewajiban…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Masih belum sebandingnya dana jamian reklamasi (Jamrek) yang dibayarkan perusahaan tambang untuk menutup dan mereklamasi bekas galiannya menjadi perhatian Ketua Komisi C…
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Maulady mengingatkan pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penghentian semua kegiatan lapangan pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. “Komisi IV…