Tag
Jasin menjadi satu dari sejumlah tokoh yang mengajukan gugatan Judicial Review revisi UU KPK ke Mahkamah Agung. MK belum memberikan putusan atas gugatan yang sudah diajukan sekitar setahun lalu itu.
Mantan Komisioner KPK, Muhammad Jasin menilai UU baru tersebut membuat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga KPK itu menjadi tidak efektif.
Bila gugatan itu tak dikabulkan, maka jalan satu-satunya adalah penguatan masyarakat sipil, termasuk media, lembaga non pemerintah, akademisi dan generasi muda.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaeanheran dengan Syamsuddin Haris sebagai Dewan Pengawas KPK. Pasalnya peneliti senior di Pusat Penelitian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini pernah menolak Revisi UU KPK.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
Revisi terhadap UU KPK hingga saat ini memang belum diberlakukan, karena masih menunggu pengesahan dari presiden hingga nantinya dilanjutkan dengan pengundangan dalam lembaran negara serta mendapatkan nomor
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menengarai ada upaya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mengkhianati Presiden Joko Widodo selama pembahasan revisi UU KPK.
Sebagaimana yang terjadi di kota- kota di Indonesia, mahasiswa di Kotawaringin Timur juga menggelar aksi demo di Sampit, menolak RKUHP dan juga revisi UU KPK.
