Tag
Untuk mendorong peningkatan rumah masyarakat yang tidak layak huni melalui berbagai sumber penganggaran, pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) jalin kerjasama dengan pihak perusahaan dan lembaga BUMD untuk berperan serta dalam upaya meningkatkan rumah yang layak huni bagi masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkimtan) Pulang Pisau mengusulkan 3.436 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2021.
?Pada 2021 ada 75 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)?dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalteng.
Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kembali mengalokasikan anggaran untuk?program bedah rumah tidak layak huni.
Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah?memimpin Rapat Pembahasan Kerjasama Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
umah yang sehat dengan lingkungan yang sehat merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah
Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, merupakan sarana yang tepat untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang sehat serta layak huni
Rencana rehabilitasi ini dilakukan atas perintah Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas menanggapi keluhan masyarakat yang memohon bantuan rehabilitasi rumah yang dihuni Diana bersama anaknya
Rumah warga yang direnovasi milik Basuni. Kondisinya cukup memprihatinkan, sehingga dilakukan inisiatif untuk direhab
Bupati berharap dengan adanya program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh warga kurang mampu
Rumah layak huni di Kalteng tercatat 424.452 unit. Angka terbanyak rumah layak huni berada di Kabupaten Kotawaringin Barat berikut Kapuas dan Kotawaringin Timur
Di 2020, Leonard menargetkan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki bisa meningkat. Bahkan angka bisa bertambah 1000 atau menjadi 5000 unit
Pemkab Sukamara melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menargetkan permasalahan rumah tidak layak huni akan terselesaikan dalam 3 tahun ke depan.
Data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), ada 25.078 unit rumah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masuk kategori tidak layak huni.
Pemprov Kalteng menargetkan 200 rumah yang akan mendapatkan bantuan
Tahun ini Pemkab Gunung Mas telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk rehab rumah tidak layak huni
Program ini merupakan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk membantu masyarakat kurang mampu di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Kapolsek Kapuas Kuala Iptu Juhri Muhammad didampingi Kepala Desa Lupak Timur bersama 4 orang anggotanya meninjau melakukan rumah yang tidak layak huni. Yakni di Desa Lupak…
BORNEONEWS, Puruk Cahu - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Murung Raya dalam waktu dekat akan melakukan pendataan terhadap rumah tidak layak huni dan diutamakan dikawasan…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah pusat berkomitmen membantu rakyat miskin untuk mendapatkan perumahan layak huni. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP)…
