Tag
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau, memberikan perhatian kepada masyarakat miskin yang tinggal di hunian tidak layak, melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau khususnya di Kecamatan Kahayan Hilir, penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah menyambut baik program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman? Pulang Pisau.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau?memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni 2024.?
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Barito Utara selama dua tahun sejak tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024 ini sudah menangani sebanyak 114 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/?
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak 2023 hingga 2024 memperbaiki sebanyak 114 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di sembilan kecamatan.
Meringankan beban warga desa binaannya, Babinsa Koramil 1011-01/Kapuas Kuala melaksanakan giat membantu bangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kapuas melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyerahkan bantuan kepada salah satu warga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sudah ada ribuan rumah di Kabupaten Gunung Mas mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui rilisnya menyampaikan mekanisme penerimaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Sabtu malam, 23 Desember 2023.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran menekankan perlunya ketepatan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepala Dinas Perumahan?Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)?Erlin Hardi menyampaikan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) banyak berada di Kabupaten Kapuas.
Pada program ini pemerintah menyediakan anggaran kurang dari Rp3 miliar. Biaya untuk setiap unitnya sebesar Rp30 juta dengan rincian Rp25 juta untuk pembelian material dan Rp5 juta untuk upah tukang.
Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Barito Timur merenovasi 3 unit rumah Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kecamatan Dusun Timur sepanjang tahun 2022. Renovasi rumah tersebut merupakan program Baznas untuk untuk menyediakan rumah layak huni sekaligus menyejahterakan umat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, di Kabupaten Pulang Pisau terdapat sedikitnya 4049 rumah tidak layak huni.bData itu diperoleh dari adanya usulan masyarakat yang tidak memiliki rumah tidak layak huni.
Ratusan rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunung Mas mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (BPKRTLH) tahun 2022.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, di Kabupaten Pulang Pisau terdapat 4.049 rumah tidak layak huni.
Pemkab Pulang Pisau menyerahkan Upah Kerja Tukang Peningkatan Kualitas Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP tahun 2022 di Balai Desa Gandang.
Sebanyak 100 unit bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di 5 kecamatan di Kabupaten Murung Raya mendapatkan bantuan stimulan dari program perumahan swadaya (BSPS) APBN dan Program Perumahan Swadaya dari APBD Murung Raya tahun anggaran 2022 ini.
Bupati Seruyan?Yulhaidir menyerahkan bantuan kepada warga kurang mampu penerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Triwulan I Tahun 2022, Selasa sore, 5 April 2022.
Pemerintah Desa Bamban Kabupaten Barito Timur bersama warga, Babinsa, Bhabinkamtibmas membangun rumah baru untuk mengganti rumah warga yang tidak layak huni di RT 05 desa tersebut.
