Serapan Anggaran Tidak Maksimal, Legislator Beberkan Dampaknya
"Dampaknya, bisa mendapat sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)," kata Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo.
Tag
"Dampaknya, bisa mendapat sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)," kata Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo.
Apabila masih ada yang persentasenya di bawah standar sampai saat ini, artinya perencanaan OPD masih asal-asalan. Dengan mengajukan anggaran atas perencanaan, tapi realisasinya ternyata cukup minim.
Sampai saat ini, serapan anggaran hingga semester kedua rendah. Bahkan dengan serapan anggaran rendah ini akan jadi evaluasi di DPRD.
Saat ini sudah memasuki bulan kedua di semester kedua. Jika dihitung waktu efektif itu hanya tersisa sekitar tiga bulan ke depan saja sehingga serapan anggaran harus segera dimaksimalkan.
Serapan anggaran Pemkab Barsel pada triwulan kedua lalu berada di urutan ke 13 dari 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah ini.
Serapan anggaran Pemprov Kalteng hingga Juli 2018 sudah mencapai 90% dari target yang ditetapkan.
Hingga akhir bulan Juni lalu, realisasi penyerapan anggaran baik fisik maupun keuangan di Kabupaten Lamandau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 50%, persentase yang dicapai baru 39,59% untuk fisik dan 37,42% untuk keuangan.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar Rapat koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Laporan Evaluasi Penyerapan anggaran Triwulan II tahun anggran 2018, di Aula Besar Kantor Bupati Bartim, Senin (2/7/2018)
Anggaran yang sudah dialokasikan harus dihabiskan untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan
Masih ada daerah yang realisasi pendapatannya masih di bawah 40 persen. Dua kabupaten ini adalah Barito Selatan dan Kotawaringin Timur.
Jangan sampai sistem administrasi mengakibatkan penundaan program dan berdampak pada kurang optimalnya penyerapan anggaran.
Serapan anggaran Pemkab Seruyan 2018 triwulan kedua tahun ini masih jauh dari harapan dengan masa aktif bekerja tersisa sekitar tujuh bulan.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau hingga bulan kelima tahun anggaran 2018 baru mencapai 17,36 %. Demikian terungkap pada Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran ( Rapim Tepra) Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (3/5/2018).
Ketua tim anggaran eksekutif wajib mengevaluasi seluruh SOPD yang serapan anggarannya di bawah standarisasi. Bahkan untuk SOPD yang serapannya di bawah target harus mendapatkan sanksi internal.
Aturannya serapan anggaran di triwulan I sudah mencapai 20 persen
Jumlah dana APBN yang turun ke Kalimantan Tengah sebesar Rp358,58 miliar
Realisasi serapan anggaran yang tidak 100% atau sesuai pagu ada kalanya dinilai bagus.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan triwulan pertama 2018 masih di bawah 10 persen.
Fakta ini terungkap saat jajaran Pemprov Kalteng mengadakan rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Seruyan Leonard S Ampung menginstruksikan agar serapan anggaran pada triwulan kedua tahun ini alami peningkatan.