Tag
Harapan petani di wilayah Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), untuk memiliki jalan usaha tani yang layak kembali harus tertunda.
Proses pembangunan jalan konsorsium antara PT Sawit Sumber Mas Sarana (SSMS), Tbk yang tergabung dalam Citra Borneo Indah (CBI) Group dengan Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) masih belum bisa digarap.
Hasil ekspose draf laporan akhir pekerjaan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) SP 1 Pulau Nibung Kecamatan Jelai mendapat beberapa masukan, salah satunya adalah pembuatan drainase.
Bupati Sukamara Windu Subagio berharap ekspose draf laporan akhir pekerjaan Rencana Teknis Satuan Permukiman SP 1 Pulau Nibung Kecamatan Jelai yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sukamara layak.
Dinas Ketenaga Kerjaan san Trasmigrasi diminta untuk kembali melakukan kajian setelah adanya perubahan status pada Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) di SP1 Pulau Nibung.
Pembangunan di pelosok selama ini sulit dilakukan alasannya soal status kawasan sehingga jadi hambatan
Terkait itu, pemilik lahan yang dilepaskan jangan sampai memperjualbelikan lahan tersebut. Terutama kepada para investor di bidang perkebunan.
Akibatnya, proyek pemerintah daerah maupun di tingkat desa jadi tertunggak beberapa tahun terakhir ini. Proyek itu berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan.
Status kawasan di wilayah Kabupaten Katingan dinilai menghambat pembangunan, terutama di Kota Kasongan Ibukota Kabupaten Katingan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sanggul Lumban Gaol mengatakan, masih ada 90 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang 75% masuk dalam kawasan hutan.
Melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dapat 200 ribu hektare pelapasan kawasan hutan untuk warga di pedesaan.
BORNEONEWS, Sampit - Hingga saat ini pembangunan di pelosok Kotawaringin Timur (Kotim) banyak terkendala status kawasan hutan. Ini menjadi penghambat pembangunan. "Banyak jalan dan pemukiman warga…
DPRD Kotim mendesak agar sejumlah infrastruktur yang punya peran vital dan masuk dalam kawasan hutan harus dijadikan skala prioritas untuk urusan pinjam pakai kawasan.
Banyak jalan desa, penghubung desa hingga kecamatan tidak bisa digarap lantaran terhambat status kawasan. Pemkab didorong untuk segera menyelesaikannya
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sarjono mendesak agar urusan pinjam pakai kawasan hutan khususnya di daerah utara Kotim bisa jadi prioritas. Ini harus…
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Dani Rakhman meminta pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan urusan pinjam pakai kawasan, yang sampai saat ini tidak…
BORNEONEWS, Sampit - Belum tuntasnya penyelesaian status kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya berdampak kepada proyek pemerintah daerah saja, namun juga terhadap proyek di…
BORNEONEWS, Sampit - Akses pembangunan pertanian di empat kecamatan bagian selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga saat ini masih belum disa dilakukan. Hal itu dikarenakan pengalihan…
BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Dani Rakhman menilai upaya pemkab untuk menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan memang tidak serius karena sampai saat ini tak kunjung tuntas.…
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai lemah dalam menyelesaikan status kawasan hingga menghambat pembangunan di daerah ini. Demikian pernyataan anggota…
