Masyarakat Pelosok Kesulitan Buat Surat Tanah, ini Masalahnya
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Anang Kapeliyus masyarakat pelosok masih kesulitan membuat surat tanah.
Tag
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Anang Kapeliyus masyarakat pelosok masih kesulitan membuat surat tanah.
Sementara itu dalam berkas perkara terungkap kalau perbuatan warga Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur itu dilakukannya dari 2013 hingga 2019 hingga menyeretnya ke penjara
Rabu, 22 Desember 2021 terungkap kalau perbuatan warga Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur itu dilakukannya dari 2013 hingga 2019
Kini gugatan perdata yang turut diajukan M Abdul Fatah kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya dikabulkan
Masalah sengketa lahan ini sudah sangat sering terjadi, untuk itu dirinya meminta perlu adanya kearsipan dalam menerbitkan surat tanah, untuk meminimalisir penerbitan surat tanah yang tumpang tindih
Sengketa lahan yang terjadi ini berawal dari kekurangcermatan dari pihak kelurahan dalam menerbitkan?surat
Sejumlah warga di Kecamatan Katingan Hilir mengakv sejak beberapa bulan terakhir, tidak bisa mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan tanah ke kecamatan.
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana mengimbau kepala desa dan lurah agar tidak main-main dengan selalu hati-hati dalam menerbitkan surat yang berkaitan…
Bupati Katingan Sakariyas mengaku heran sekaligus tak percaya dengan informasi yang menyebutkan bahwa di daerahnya ada damang yang mengeluarkan surat keterangan tanah adat (SKTA) hingga seluas 100 hektare kepada satu orang warga.
Sebelum menerbitkan surat pernyataan tanah (SPT) atau SKT harus terlebih dahulu mengetahui orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dibuatkan SPT.
Pembuatan SKT prosesnya dilakukan di kelurahan. Sementara di kantor kecamatan, hanya untuk tempat pendaftaran dan pengesahan SKT.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, H Abdul Khalik mengingatkan agar penerbitan surat tanah baik itu SKT atau sertifikat jangan gunakan sistem di atas meja atau tanpa pengecekan di lapangan.
Pemkab Seruyan merancang peraturan bupati tentang administrasi dan pembiayaan pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah dan surat pernyataan pemindahan penguasaan tanah (SPPT-SPPPT)
BORNEONEWS, Sampit - Siswandy alias Ganti (37), bendahara Kelompok Tani Ubi Hapakat, membantah telah melakukan pemalsuan surat. Ia menyebut surat tanah kelompok tani yang diklaimnya di lahan PT Uni…
BORNEONEWS, Kasongan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan diharapkan ke depan dapat menganggarkan dana pembuatan surat pernyataan tanah (SPT) di kecamatan. Pasalnya sejauh ini anggaran terkait…
BORNEONEWS, Kasongan - Pengurusan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di wilayah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sejauh ini dinlai terus mengalami peningkatan. Hal ini dikatakan Camat Katingan…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan larangan bagi Camat dan Lurah se-Kota Palangka Raya mengeluarkan surat tanah atau surat…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor mengingatkan pemerintah kota hal ini kelurahan agar jangan sembarangan mengeluarkan surat kepemilikan tanah (SKT) atau surat…