Tag
Tim Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pusat bersama Pemerintah empat Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara, menyepakati rumusan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi.
Warga Desa Dambung mengajukan keberatan atas penetapan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman menyebut persoalan tata batas wilayah di Kalteng harus bisa segera dituntaskan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten kota supaya dapat segera menuntaskan persoalan tata batas di Kalteng.
Bupati Barito Utarb?H Nadalsyah? menerima Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dari Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Kasubdit Batas Daerah, Teguh Subarto dan Tim PBD Provinsi Kalteng yang telah selesai melakukan verifikasi lapangan terkait tata batas antara Kabupaten Barito Utara dengan Kabupaten Murung Raya di beberapa titik lokasi yang menjadi permasalahan.
Setelah melaksanakan beberapa kali rapat dengan pihak-pihak terkait, Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menyepakati tata batas antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalteng dengan Pemerintah Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu, Kaltim.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Pemkab Gunung Mas akhirnya menyepatakati letak batas kedua wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan kerja Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka sinkronisasi data batas Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur di ruang rapat setda lantai I, Jumat 28 Januari 2022.
?Bupati Murung Raya (Mura), Perdie M. Yoseph mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan proses penyelesaian terkait tata batas untuk wilayah utara Murung Raya yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Bupati Murung Raya Perdie M.Yoseph mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan terus melakukan proses penyelesaian terkait tata batas untuk wilayah utara Murung Raya yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengharapkan segmen batas kembali sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 185.5-486 tentang?1989 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Kaltim dengan Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng.
Persoalan tata batas antarwilayah baik provinsi maupun kabupaten memang menjadi hal yang wajib perlu diperhatikan supaya masyarakat yang berada di perbatasan bisa mendapatkan kepastian.
Namun, untuk?tata batas Desa Lemo I dan Lemo II masih dalam pembahasan. Dalam rapat tata batas, data-data terkait sejarah disampaikan oleh masing-masing kepala desa baik Desa Lemo I maupun II. Termasuk disampaikan oleh sekdes dan sekcam Teweh Tengah.?
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Henry mengharapkan permasalahan tata batas wilayah antara Kabupaten Bartim dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel bisa cepat diselesaikan.
Persoalan tata batas baik itu antar provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa di Kalteng yang masih terjadi diharapkan bisa segera diselesaikan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran meminta Pemkab Murung raya untuk mengalah terkait tata batas dengan Kabupaten Barito Utara.
?Pembahasan terkait penyelesaian tata batas dua kabupaten yaitu Barito Utara Kalimantan Tengah (Kalteng)?dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah berjalan. Itu juga sesuai instruksi Bupati Barito Utara, Nadalsyah.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Barito Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta beberapa kabupaten di…
Setiap tim dari kedua provinsi membawa bukti-bukti patok batas, lalu meninjau titik-titik yang menjadi acuan
Seperti yang terjadi di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara yang tata batasnya masih bermasalah dengan Kabupaten Seruyan
