Tag
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo?menilai, hingga saat ini?banyak tata batas desa dan kelurahan?belum terselesaikan dengan baik. Padahal, tata batas merupakan hal yang penting untuk menentukan arah kebijakan pembangnan suatu wilayah.
Membuka pekan kedua bulan November 2019, Pemko Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi Penegasan Batas dan Penyelesaian Konflik Tata Batas Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Palangka Raya pada Senin, 11 November 2019.
Persiapan administrasi tata batas antar desa ini dilakukan karena dalam waktu dekat akan diadakan rapat dari kepala desa yang akan membahas tata batas desa khususnya yang berbatasan dengan Desa Muara Jaan
Sekda Barito Utara Jainal Abidin membuka secara resmi kegiatan penetapan titik batas bidang inver Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Selasa, 30 Juli 2019.
Dalam rancangan peraturan daerah (perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023 diminta untuk ditegaskan terkait tata batas antara Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan.
Penataan batas wilayah Kabupaten Barito Selatan dan Kapuas difokuskan dalam bentuk kerja sama daerah.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan sosialisasi tata batas Barsel - Kapuas pada 21 Maret 2019 mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana menegaskan persoalan tapal batas desb jangan sampai menghilangkan hak masyarakat yang sebenarnya/
BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyatakan mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kapuas Ngaju, sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas. “Kami sangat…
Rencana demo ini terkait peta wilayah Desa Bukit Raya diklaim tidak lagi masuk wilayah Kecamatan Cempaga Hulu
Warga merasa dirugikan dengan terbitnya peta dalam lampiran surat Nomor 146/383/Pem/2018, yang menyatakan keududukan lokasi lahan Kelompok Tani Simpei Pammbelum, Desa Bukit Raya, masuk areal Kecamatan Parenggean.
Sengketa lahan tata batas antara desa Karang Taba kecamatan Lamandau dan desa Kinipan kecamatan Batang Kawa masih belum menemui solusi antar kedua belah pihak.
Trianto, salah satu warga Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, mengaku ingin tetap mempertahankan tata batas desa yang saat ini dia tempati.
Anggota DPRD Barito Selatan James Janjam minta untuk menghormati keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penetapan tata batas Barsel-Bartim.
Pemkab Bartim akan menggugat Keputusan Mendagri yang berujung berkurangnya luas wilayahnya
Langkah selanjutnya yakni melakukan invetarisasi di lapangan untuk melihat dimana batas-batas yang telah ditetapkan tersebut.
Desa Sumber Mukti yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama menjadi pemutus tata batas antara Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Balai Riam, serta Kecamatan Permata Kecubung.
Pada Agustus kemarin sudah diupayakan penyelesaian di provinsi dan mungkin dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat yang akan difasilitasi oleh Mendagri.
Camat Sukamara Jainuddin mengatakan, hingga saat ini belum ada penetapan tata batas wilayah antara Kecamatan Sukamara dengan kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayahnya.
Permasalahan tata batas itu diungkapkan Sekda Lamandau Arifin LP Umbing kepada anggota Komisi III DPRD Kalteng saat berkunjung ke Lamandau, Kamis (30/8/2018).
