Tag
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab)? Kotim mendata dan melakukan pengawasan kepada tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Kotim.
DPRD Kotawaringin Timur akan menelusuri adanya informasi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di sebuah perkebunan sawit yang sudah habis masa dokumen Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas).
Sebanyak 190?tenaga kerja asing?asal Tiongkok pulang ke negaranya setelah masa kontrak kerja di Indonesia habis. Pemulangan mereka dibagi dalam dua kelompok terbang, kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang dalam keterangan tertulis.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus mendukung?Pemerintah Kabupaten (Pemkab)?Kotim melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang masuk daerah setempat. Khususnya tenaga kerja asing.?
Keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Katingan selama ini ternyata tidak menguntungkan bagi daerah. Sebab, mereka banyak yang tidak membayar pajak untuk daerah.
Berkurangnya TKA di Kotawaringin Barat ini karena masa kontrak kerjannya habis
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Mustafa Joyo Muhtar meminta kepada instansi terkait untuk mendata kembali tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa perusahaan di daerah ini.
Jumlah tenaga kerja asing sebanyak 22 orang yang tersebar di beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Selatan.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan, pengelolaan Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Daerah, betul-betul diorientasikan untuk meningkatkan pemberdayaan, pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hal itu termaktub dalam pendapat akhir fraksi PDIP terhadap Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA di Barito Utara, yang dibacakan juru bicaranya, Henny Roesgiaty Rusli.
Juru bicara Fraksi GKKB, Mustafa Joyo Muchtar mengatakan, agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat mendata kembali tenaga kerja asing di beberapa perusahaan.
Hasrat menyarankan, pendapatan dari retribusi ini diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Dalam kesempatannya, juru bicara fraksi Demokrat, Rujana Anggraini mengatakan, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
Produk hukum ini akan dijadikan payung hukum bagi pemkab untuk melakukan pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sutik meminta Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus terkendali dan diawasi secara ketat. Bahkan setiap perusahaan perkebunan yang kerap membawa TKA ini harus jadi catatan pemerintah daerah setempat.
Setelah melakukan pengecekan di perusahaan yang memperkerjakan orang asing, tersisa satu orang tenaga kerja asing (TKA) yang masih melakukan aktivitas di Kabupaten Pulang Pisau.
Setelah melakukan pengecekan di lapangan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal yang melakukan aktivitas di Kabupaten Pulang Pisau.
Mayoritas tenaga kerja asing yang bekerja di Gunung Mas merupakan warga negara Tiongkok.
Keberadaan tenaga kerja asing jangan sampai merusak tatanan moral generasi muda.
Sebelumnya jumlah TKA sebanyak 396 orang, saat ini jumlahnya sudah mencapai 501 tenaga Asing.
