Tag
Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, dan mulai berlaku efektif paling lambat tahun 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indrabella menyampaikan, efisiensi anggaran? berdampak pada sejumlah kebijakan yang sebelumnya sudah direncanaan akan dilasanakan 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengatakan pihaknya akan terus mengawal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dibayar seluruhnya.?
Bupati Barito Utara?H Nadalsyah menginstruksikan Sekda?H Jainal Abidin mengecek tahapan refocusing yang telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Pembayaran TPP bisadibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara setelah adanya transfer dana pusat
Tunjangan daerah (Tunda) pada? 2021 menjadi TPP dan pencairannya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri
