Menteri Hukum: Pemerintah Laksanakan Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyatakan Pemerintah akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatalan 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Tag
#UU Cipta Kerja
Disnakertrans Kalteng Ingin Wujudkan Kesejahteraan Atasi Pengangguran lewat UU Cipta Kerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalteng) Farid Wadji mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja. Serta dapat mengatasi angka pengangguran.
Kemnaker: UU Cipta Kerja Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Tanah Air.
Menko Ekonomi Terapkan 'Meaningful Participation' Bahas UU Cipta Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation untuk membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan membentuk Satuan Tugas percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.
KADIN: UU Ciptaker Jawaban bagi Dunia Usaha meski Belum Sempurna
BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan sebuah jawaban bagi tantangan di dunia usaha meskipun…
UU Cipta Kerja Permudah Penataan Ruang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menilai undang-undang cipta kerja mempermudah pelaksanaan penataan ruang.
KKP: Pengawas Perikanan Harus Piawai Terapkan UU Cipta Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pengawasan perikanan perlu siap dan harus piawai dalam rangka menerapkan UU Cipta Kerja karena terkait dengan bentuk mengawal implementasi program prioritas pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya di Indonesia.
Pemko Sosialisasikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai UU Cipta Kerja
Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi materi muatan beberapa peraturan teknis turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Selasa 22 Maret 2022.
KKP: Sanksi Administratif Pelanggaran Perikanan Sesuai UU Cipta Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan mengutamakan sanksi administratif dibanding jenis hukuman lainnya dalam sejumlah kasus pelanggaran sektor perikanan merupakan hal yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Buruh Gelar Salat Jumat di Depan Gedung DPR di Sela Demo Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja
Ratusan buruh melaksanakan shalat Jumat bersama di Jalan Gatot Subroto, depan komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat siang, di sela aksi demo menuntut pencabutan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Ketua PDHI: Jangan Sampai UU Cipta Kerja Halangi Tumbuhnya Klinik Hewan di Kalteng
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Kalimantan Tengah, drh Eko Hari Yuwono mengingatkan agar jangan sampai kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020…
Izin Usaha Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja Berpotensi Hambat Akses Warga Jangkau Layanan Kesehatan
Semangat UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas menurutnya adalah cukup baik
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Rugikan Dokter Hewan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai bisa merugikan dokter hewan. Hal ini menjadi perbincangan dalam momen hari jadi ke-69 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI secara nasional pada Minggu, 9 Januari 2022 lalu. Tentu saja isu ini juga meresahkan bagi para praktisi kesehatan hewan di Kalimantan Tengah.
Analis CSIS Nilai Putusan MK Dapat Pengaruhi Dinamika Politik
Dua analis CSIS Indonesia menilai putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang dapat berpengaruh pada dinamika politik di Tanah Air.
Dirjen HAM: UU Ciptaker Penting untuk Tangani Masalah Kelapa Sawit
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Mualimin Abdi mengingatkan pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam menangani masalah bisnis kelapa sawit yang seringkali terkendala akibat regulasi yang tumpang-tindih.
CIPS: Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berpotensi Ganggu Iklim Investasi
Pingkan menuturkan aliran modal asing menjadi salah satu faktor penting dalam menopang neraca transaksi berjalan
Putusan MK Tak Berdampak pada Realisasi Investasi 2021
Bahlil juga mengatakan Presiden Jokowi sudah memberi arahan kepada para jajaran menteri agar penyelesaian revisi UU Cipta Kerja sebagaimana diamanahkan MK bisa dikebut lebih cepat
Bahlil Jaga Komunikasi dengan Investor Pascaputusan UU Cipta Kerja
Bahlil menjelaskan pihaknya melakukan komunikasi dengan sekitar seribu perusahaan besar dengan melakukan telepon langsung atau mengirim surat elektronik untuk meyakinkan mereka soal apa yang terjadi di Indonesia
DPR Siap Menindaklanjuti Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Puan mengatakan terkait perintah MK yang memberi tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU Ciptaker, maka DPR akan mengupayakan hal tersebut agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022
Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah menargetkan merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang dari dua tahun.