Tag
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dalam rangka mengantisipasi aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di wilayah hukum Polres Barito Timur menggelar apel pasukan di halaman Mapolres setempat,…
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan partainya tidak anti terhadap regulasi yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hanya terkait?UU Cipta Kerja, Partai Demokrat tidak ingin terburu-buru disahkan lantaran masih banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman menyoroti dampak Omnibus Law UU Cipta Kerja terhadap zakat yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara merata.
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan maksud UU Cipta bertujuan menciptakan lapangan kerja . “Jadi maksudnya menciptakan lapangangan kerja,…
Sejumlah massa dalam aksi menolak omnibus law akhirnya dilepaskan oleh pihak Polres Kotim, pasca diamankan ketika melakukan aksi di depan gedung DPRD Kotawaringin Timur, Senin, 12 Oktober 2020.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan tujuh rute modifikasi lalu lintas sebagai?antisipasi aksi di kawasan Istana Merdeka pada Selasa.
Banyak aksi menarik pada demo ratusan mahasiswa dan buruh di depan gedung DPRD?Kotim, pada Senin, 12 Oktober 2020. Walaupun pada akhirnya terpaksa dibubarkan oleh aparat, karena melebih pukul 18.00 WIB.?
Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat atau Patung Kuda menuju arah Istana Merdeka pada Senin malam, guna mengansitipasi aksi elemen masyarakat "212" terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara lebih memilih untuk menempuh jalur?judicial review?atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan pihaknya telah mempersiapkan personel mengamankan jalannya aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang akan digelar pada Selasa (13/10).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap seorang dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berinisial AM karena diduga terlibat aksi demo hingga rusuh di depan kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (8/10) pekan lalu.
Polisi menetapkan 10 tersangka terkait aksi perusakan dan penjarahan lobi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ricuh unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10).
Sebelum aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibubarkan rupanya polisi mengamankan 6 tak dikenal dan 33 pelajar.?
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menegaskan berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh lembaganya, sebelum adanya aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok 'pemain' di balik unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Pemerintah memastikan Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengurus perizinan sehingga membuka akses ke perbankan.
Sebanyak 6 orang pendemo penolakan UU Cipta Kerja?di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?diamankan/?
Ratusan mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi demo mengancam akan tidur di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan disetujui oleh anggota legislatif.?
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Undang-undang Cipta Kerja akan membantu mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan penciptaan banyak lapangan kerja baru.t
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dapat menampung aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Senin (5/10).
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Serikat Rakyat Kotim melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD, Senin, 12 Oktober 2020. Mereka juga melontakan?kritikan kepada pemerintah.
