Tag
Anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) sepakan akan menyampaikan aspirasi aliansi mahasiswa terkait penolakan UU Cipta Kerja ke DPR dan Presiden RI. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan DPRD dan perwakilan pendemo, Senin, 12 Oktober 2020.
BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin menyebutkan bahwa Undang-undang Cipta Kerja merupakan terobosan penting bagi Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar…
Kalangan DPRD?Kabupaten Kapuas akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuala Kapuas dan Serikat Buruh Sejahtera Mandiri (SBSM) Kapuas terkait penolakan UU?Cipta Kerja.
Sejumlah pendemo dari kalangan mahasiswa dan buruh di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan demo penolakan UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD, Senin, 12 Oktober 2020.
Ratusan mahasiswa dan buruh di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?melakukan aksi demo penolakan UU Cipta Kerja, di depan gedung DPRD, Senin, 12 Oktober 2020.
Ida menjelaskan empat alasan diperlukan UU Cipta Kerja, yaitu perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuala Kapuas dan Serikat Buruh Sejahtera Mandiri (SBSM) Kabupaten Kapuas melakukan audiensi dengan DPRD terkait penolakan UU Cipta Kerja,?Senin, 12 Oktober 2020.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Abdul Mu'ti menegaskan pihaknya tidak turut serta dalam rencana sejumlah organisasi Islam unjuk rasa dengan mengepung Istana pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri, Senin, 12 Oktober 2020, menegaskan akan menindak tigas bagi pelaku anarkis saat aksi demo atau unjuk rasa.
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Undang-undang Cipta Kerja akan membantu mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan penciptaan banyak lapangan kerja baru.
Sebanyak 15 pelajar dan anak putus sekolah diamankan Polres Kotawaringin Timur (Kotim),?karena turut berada dalam barisan mahasiswa dan buruh yang bersiap melakukan aksi demo penolakan UU Cipta Kerja, Senin, 12 Oktober 2020.
Aksi pada 8 Oktober lalu telah dicederai oleh tindakan represif aparat dan pernyataan ketidakberpihakan Presiden kepada rakyat. Ia mengatakan eskalasi gerakan tak akan berhenti
Perusakan mobil polisi itu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Berbekal video itu polisi memburu Ignatius seusai demonstrasi yang ricuh itu
Salah satu jurnalis yang dianiaya dan tanpa pendampingan hukum adalah Tohirin, dari CNNIndonesia.com
Korporasi yang "terlanjur" berada di dalam kawasan, akan dikenakan sanksi denda atas keterlanjuran "kebijakan masa lalu", dan sanksi denda itu akan menjadi penerimaan negara
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM dan OKP di Kotim tersebut dilaksanakan di halaman gedung DPRD Kotim
Meskipun ada kenaikan jumlah tersangka yang ditahan, namun ada penurunan dalam jumlah massa yang dijadikan tersangka. Jika sebelumnya ada 87 orang yang menjadi tersangka, kini jumlahnya menjadi 43 orang.
Ia kemudian mencontohkan beberapa disinformasi dan hoax mengenai substansi UU Cipta Kerja yang dimaksud. Salah satunya, soal UU Cipta Kerja memungkingkan perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak.
Polisi menangkap?sebanyak 1.192 orang yang terlibat dalam bentrok dengan petugas. Polisi kemudian mendata dan memintai keterangan kepada orang-orang tersebut dan mendapati adanya perusuh yang janjikan akan mendapat bayaran.
Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim), AKBP Abdoel Harris Jakin memimpin langsung pengamanan?aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM dan OKP, yang melakukan renungan suci dan doa bersama sebagai bentuk penolakan?UU Cipta Kerja di halaman DPRD, Sabtu malam, 10 Oktober 2020.
